Hukum

Melacak Bocornya Pajak BBM

TANGKI bahan bakar sepeda motor milik Kemal, pelanggan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di pertigaan Jalan Rappocini dan Jalan AP Pettarani diisi hingga penuh. “Sepuluh liter Rp 45 ribu, Pak,” kata petugas SPBU yang mengisi bahan bakar jenis premium ke motor Kemal, Jumat, 7 Mei.
Sebagai pemilik sepeda motor yang hampir setiap pekan mengisi bahan bakar ke tangki kendaraannya, Kemal tak tahu telah menjadi warga negara pembayar pajak yang baik ke pemerintah. Dia hanya mengetahui, harus mengeluarkan uang Rp 4500 untuk setiap liter premium yang diperolehnya agar sepeda motornya bisa digunakan.
Sama sekali tak diketahuinya bahwa dalam setiap liter premium yang masuk ke tangki motornya, pajak sebesar 15 persen telah dibayarkannya ke negara. “Wah, harus transparan kemana saja pajak itu. Dananya dari rakyat, harus dikembalikan lagi ke rakyat dalam bentuk apapun. Jangan dinikmati para makelar pajak kalau begitu,” ujarnya.
Kemal dan temannya Ardi yang diboncengnya menuntut agar pajak yang telah dibayar masyarakat secara otomatis itu tidak ditelikung. Apalagi bila hanya dinikmati orang tertentu dengan mengutip uang pajak yang seharusnya dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan di negara ini, terutama di Sulsel yang masih tertinggal dari daerah lain yang lebih dahulu maju.
Ya, dari setiap liter bahan bakar yang dikonsumsi pemilik kendaraan bermotor ada komponen pajak yang dikenakan dan langsung dibayarkan per transaksi. Besarnya 15 persen, terdiri dari komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar lima persen.
PPN 10 persen menjadi hak Pemerintah Pusat dan PBBKB milik pemerintah daerah yang dibayarkan Pertamina ke pemerintah provinsi. Pembagian pajak terhadap setiap transaksi penjualan bahan bakar untuk kendaraan bermotor, termasuk untuk kendaraan di atas air ini dilegalisasi oleh Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemprov Sulsel kemudian mengadopsinya dalam bentuk peraturan gubernur.
Pajak PBBKB yang dipungut dari pemilik kendaraan bermotor dikumpulkan oleh pemilik SPBU. Ketika SPBU membayar pembelian bahan bakar yang dijualnya ke masyarakat sudah termasuk dengan PBBKB sebesar lima persen dari harga jual.
Bahan bakar jenis premium misalnya, harga jualnya ke masyarakat sebesar Rp 4500 per liter. Sementara harga dasar premium sebenarnya hanya Rp 3900 per liter. Mengapa menjadi Rp 4500 per liter? Itu karena masuknya komponen pajak jenis PPN dan PBBKB.
Bila harga dasar premium Rp 3900 per liter, maka PPN sebesar 10 persen yang dibayar masyarakat sebesar Rp 404 per liter dan PBBKB ke Pemprov Sulsel sebesar Rp 195 per liter. Pajak PBBKB memang hanya Rp 195 per liter. Tapi jumlahnya akan menjadi sangat besar bila semua penggunaan bahan bakar di Sulawesi Selatan diakumulasikan menjadi satu.
Taruhlah contoh, konsumsi bakar bakar jenis premium di Makassar. Pertamina pada 26 April lalu menyediakan stok premium
hingga 14.000 kiloliter atau setara 14 juta liter. Stok ini aman untuk pemakaian premium di Makassar hingga enam hari.
Eksternal Relation PT Pertamina Unit Pemasaran VII, Brasto Galih Nugroho, mengungkapkan, konsumsi premium di Makassar rata-rata sebanyak 2.350 kiloliter atau 2.350.000 liter. Nah, bila dikalikan dengan PBBKB lima persen, mencapai angka yang sangat fantastis, Rp 458.250.000 per hari.
Angka itu baru untuk perhitungan per hari. Bila diasumsikan penggunaan premium dalam sehari rata-rata 2350 kiloliter, maka pemasukan Pemprov Sulsel dari PBBKB sebesar Rp13.747.500.000 dalam sebulan atau Rp 164.970.000.000 per tahun, belum memperhitungkan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang terus mengalami kenaikan. Angka yang fantastis bukan?.
Penggunaan bahan bakar jenis solar lebih banyak lagi. Pertamina mencatat volume konsumsi bahan bakar jenis solar rata-rata 2.640 kiloliter per hari. Harga jual solar Rp 4500 per liter dan harga dasarnya juga Rp 3900 per liter, serta PBBKB Rp 195 per liter.
Dengan konsumsi rata-rata BBM jenis solar sebanyak 2640 kiloliter, maka penerimaan PBBKB Pemprov Sulsel dari solar mencapai Rp514.800.000 per hari. Bila dihitung lagi pemasukan untuk sebulan, bisa mencapai Rp 15.444.000.000 atau Rp 185.328.000.000 setahun.
Belum lagi pendapatan dari penjualan bahan bakar jenis pertamax yang memang masih rendah penggunaannya di Sulsel. Konsumsi pertamax sehari di Kota Makassar misalnya, hanya 11.000 liter. Harganya dasar dan jualnya juga fluktuatif, karena tidak termasuk dalam bahan bakar jenis subsidi pemerintah.
Bila pendapatan dari dua jenis bahan bakar itu, solar dan premium saja diakumulasikan, kas Pemprov Sulsel bisa mencapai Rp 350.298.000.000 dalam setahun. Pemasukan ini masih untuk penjualan dan konsumsi bahan bakar wilayah Kota Makassar. Belum termasuk konsumsi bahan bakar minyak di 23 kabupaten/kota lain di Sulsel.
Hitung-hitungan penerimaan Pemprov Sulsel untuk konsumsi bahan bakar di seluruh wilayah di Sulsel tentu akan lebih besar lagi. Pundi-pundi atau kas daerah terisi dana yang ditarik dari pembayaran pajak PBBKB masyarakat tanggal 25 setiap.
Apakah penerimaan Pemprov Sulsel seperti perhitungan tersebut? Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel, Arifuddin Dahlan, mengaku tidak seperti itu pendapatan yang diterima dari pajak penjualan bahan bakar kendaraan bermotor.
Angka yang diungkapkan Arifuddin Dahlan justru sangat jauh dari perhitungan penerimaan pajak, bahkan hitung-hitungan dari penjualan wilayah Kota Makassar sekalipun. “Penerimaan Pemprov Sulsel dari PBBKB pada 2009 lalu tercatat hanya sebesar Rp 230 miliar,” katanya.
Meskipun pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat, Dispenda Sulsel hanya mematok peningkatan pendapatan dari PBBKB hanya sekitar Rp 8 miliar. Target penerimaan dari Pertamina untuk penjualan bahan bakar kendaraan bermotor pada 2010 hanya sebesar Rp 238 miliar.
Selama 2010 Dispenda telah menerima pendapatan pajak bahan bakar sebesar Rp 20.247.911.318 untuk penerimaan Januari dan Rp 18.509.868.545 untuk Februari. Total pendapatan yang diterima baru Rp 38.757.779.863.
Lalu mengapa terjadi selisih yang sangat besar antara penerimaan pajak PBBKB konsumsi bahan bakar di masyakat? Sulitnya mengakses data penjualan atau daily report Pertamina menjadi alasan Pemprov Sulsel tidak melakukan pengontrolan terhadap penjualan bahan bakar minyak yang tersalur.
Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Sulsel, Malik Faisal, mengaku daily report atau data penjualan BBM ada di Pertamina. Dispenda sama sekali tidak memegang data valid penjualan. Pertamina yang sepenuhnya melakukan pencatatan dan pemungutan pajak dari penyalur bahan bakar, di antaranya dari SPBU.
Tak adanya saling kontrol membuat konspirasi data penjualan sangat mudah dimanipulasi. Kesepakatan dan penelikungan dana bisa terjadi mulai dari pendistribusian bahan bakar hingga penyetoran dana yang melibatkan oknum di Pertamina, aparat pemerintah daerah, hingga perusahaan penyalur bahan bakarnya.
Modus penelikungan nilai pajak bisa dengan berbagai cara. Salah satunya, menyepakati jumlah penjualan bahan bakar tertentu, lalu dana dari hasil persekongkolan dibagi-bagi lalu dinikmati. Data penjualan akhirnya tak pernah diverifikasi kebenarannya dan dibiarkan terus terjadi.
Rumor menguapnya penerimaan pajak dari licinnya bisnis penjualan bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor pun merebak. Mencuat dugaan, dana pajak BBM beredar di kalangan pemerintah daerah maupun di kalangan Pertamina sendiri.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, seolah tak mau tahu terhadap minimnya penerimaan pajak PBBKB yang ditarik lima persen dari penjualan berdasarkan surat keputusan gubernur yang ditandatanganinya. “Memang kecil, hanya sekitar Rp 200 miliar. Lebih baik kita kejar penerimaan dana yang lebih besar,” ujarnya.

Penerimaan Minim, Masih Disunat

RUAS jalan dan sistem transportasi umum seharusnya sudah sangat bagus sebagai bentuk pelayanan publik. Betapa tidak, alokasi dananya sudah jelas, sepuluh persen dari penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) wajib dialokasikan untuk infrastruktur jalan dan transportasi umum.
Belum lagi ditambah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif bagi pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu. Alokasi dananya tentu akan sangat besar, sehingga transportasi umum bisa lebih nyaman, seperti yang banyak diimpikan masyarakat.
Namun, impian mendapatkan fasilitas infrastruktur jalan dan transportasi umum yang memadai itu bisa terwujud bila pengelolaan dana pajak yang sesungguhnya dari masyarakat, benar-benar transparan. Dananya tidak ditelikung dan menguap ke mana-mana.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan PBBKB Pemprov Sulsel juga dibagi ke pemerintah kabupaten/kota dengan skema pembagian tertentu. Pajak jenis PKB misalnya dibagi dengan porsi 70 persen ke Pemprov Sulsel dan 30 persen ke kabupaten/kota. Sementara pajak PBBKB dengan proporsi 30 persen ke Pemprov Sulsel dan 70 persen ke kabupaten/kota. “Tidak dibagi rata. Tetap dilihat berapa penerimaan di setiap kabupaten/kota kemudian dibagi dengan skema pembagian 30 atau 70 persen sesuai jenis pajaknya,” kata Kepala Dispenda Sulsel, Arifuddin Dahlan.
Khusus penerimaan dari pajak PBBKB, dia mengaku Dispenda hanya bisa menerima saja tanpa bisa menguji kebenaran data dan perhitungannya. Menurut dia, tak ada auditor fungsional dari Dispenda maupun Inspektorat yang menguji kebenaran data dan nilai pajak yang diserahkan dari Pertamina.
Kalaupun pemprov menerima data, hanya sebatas laporan permukaan saja yang jelas masih diragukan kebenarannya, tetapi tak dapat dibuktikan. Satu-satunya audit internal yang bisa menguji kebenaran data mulai dari manifest penjualan dan pengiriman, kata Arifuddin Dahlan, hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja.
Selama ini, akunya, penerimaan pajak PBBKB dari penyalur bahan bakar langsung ditransfer ke rekening kas daerah begitu saja tanpa didukung data-data transaksi sebenarnya. Dana PBBKB ditentukan besarannya berdasarkan perhitungan dari pihak Pertamina. Alasannya, pemeriksaan juga telah dilakukan oleh Pertamina sendiri sehingga dananya diterima secara kolektif.
Penguapan penerimaan pajak PBBKB masih berpeluang terjadi dengan diterapkannya upah pungut dari penerimaan pajak Pemprov Sulsel. Upah pungut ditarik sebesar lima persen dari total penerimaan pajak PBBKB yang diterima Pemprov Sulsel. Jasa upah pungut ini langsung dipotong oleh Pertamina sebagai pihak yang melakukan pemungutan pajak dari penyalur BBM seperti SPBU.
Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Sulsel, Malik Faisal, mengungkapkan, penerimaan pajak PBBKB dari Pertamina masih dipotong upah pungut sebesar Rp 743.030.186. Jasa upah pungut sebesar lima persen ini langsung dipotong sebelum diterima oleh Dispenda.
Surat keberatan terhadap pengenaan upah pungut dari setiap liter bahan bakar yang terjual telah dilayangkan ke Pertamina. Pemprov Sulsel beralasan pemotongan jasa upah pungut seharusnya tidak diterapkan lagi setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 973/98/SJ tentang Kebijakan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah tertanggal 14 Januari 2010.
“Upah pungut lima persen itu aturan lama dan seharusnya tidak digunakan lagi. Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi acuan PBBKB belum terbit peraturan pemerintahnya, sehingga edaran Mendagri yang digunakan,” katanya.
Terkait transparansi penjualan bahan bakar kendaran bermotor, Dispenda memiliki pemikiran memanfaatkan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) untuk melakukan pemantauan. Petugas di UPTD ini juga yang bisa dimaksimalkan menjadi petugas penarik upah pungut yang sangat besar nilainya.
Namun langkah itu sepertinya sulit dilakukan. Dispenda tidak memiliki data valid penjualan BBM. Akses data tersebut juga sulit diperoleh. Lagipula, dengan sistem pengawasan yang lemah tak ada jaminan dana pajak BBM tidak akan bocor lagi di perjalanannya menuju ke kas daerah. (tim)

Dewan Endus Ketidakberesan

KECURIGAAN muncul di kalangan legislator DPRD Sulsel melihat fakta penerimaan pajak penjualan bahan bakar kendaraan bermotor yang dinilai sangat minim. Banyak infrastruktur yang seharusnya telah terbangun dari pengelolaan dana pajak PBBKB.
Komisi C DPRD Sulsel pun merencanakan pemanggilan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Pertamina untuk menjelaskan nilai yang sesungguhnya diterima. “Kami akan meminta transparansi penjualan BBM dari Pertamina dan Dispenda pada rapat kerja yang segera diagendakan,” kata Ketua Komisi C, Buhari Kahar Muzakkar.
Anggota Badan Anggaran DPRD Sulsel, Mukhtar Tompo, mengkritik eksekutif yang sangat sulit menaikkan target pendapatan asli daerah hingga tujuh persen pada APBD 2010. Padahal ada potensi penerimaan yang sangat besar untuk dikelola dari penerimaan pajak PBBKB untuk dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan.
Legislator Partai Hanura itu mengemukakan, pendapatan Dispenda untuk dimasukkan sebagai pembiayaan pengeluaran daerah seharusnya tidak hanya Rp 230 miliar setahun dari PBBKB. Angka yang lebih besar bisa diperoleh dari jumlah tersebut
Informasi yang diperoleh legislator Partai Hanura itu,
pendapatan Pemprov Sulsel dari sumber pajak PBBKB sebesar lima persen bisa mencapai Rp 5 miliar. Dalam sebulan bahkan bisa mencapai Rp 150 miliar atau Rp 1,830 triliun per tahun.
“Jumlah itu sangat besar bila benar-benar mau diurus atau dikelola dengan baik untuk membiayai pembangunan di Sulsel. Nyaris sama dengan penerimaan dari pusat yang sangat sulit lobinya untuk mendapatkannya,” tuturnya.
Pendapatan yang ditargetkan pada APBD 2010 untuk membiyai pembangunan di Sulsel hanya Rp 2,3 triliun. Jumlah ini sudah termasuk pendapatan asli daerah Rp 1,4 triliun dan dan dana bagi hasil pajak Rp 952 miliar.
Tidak banyak yang berubah dari pendapatan 2009 lalu. Kenaikan pendapatan hanya sekitar 4,78 persen atau sekira Rp 109,797 miliar. Pendapatan asli daerah bahkan ditargetkan naik hanya tujuh persen dari Rp 1,319 triliun menjadi 1,412 triliun. 7,00 persen.

3 thoughts on “Melacak Bocornya Pajak BBM

  1. Perlu disampaikan bahwa ada koreksi dalam pemberitaan tersebut.

    Pertama, data konsumsi yang disebut (seperti 2.350 kl) itu bukanlah data konsumsi BBM Makassar tetapi data distribusi depot Makassar. Depot Makassar dalam hal ini tidak hanya mendistribusikan BBM ke SPBU-SPBU tetapi juga mendistribusikan BBM ke depot-depot lain. Jadi, konsumsi BBM Makassar jauh lebih rendah dari yang disebut.

    Kedua, seolah-olah dalam berita tersebut saya mengatakan mengenai hitung-hitungan pajak yang seharusnya dibayar Petramina. Namun saya tidak pernah mengatakan hal itu. Kata-kata setelah “Nah, bila dikalikan dengan PBBKB lima persen….” itu adalah opini wartawan dan bukanlah pernyataan saya.

    Demikian saya sampaikan.

    Brasto Galih Nugroho
    External Relation Region VII
    PT Pertamina (Persero)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s