Hukum

Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Sulsel Drs Sjamsul Bachri, SH

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:”Trebuchet MS”; panose-1:2 11 6 3 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1607350127; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:563227862 -174013238 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:.75in; text-indent:-.25in; font-family:”Trebuchet MS”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-font-family:Arial;} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Kemampuan Petugas Harus Di-Up Grade

Perbaikan pelayanan publik menjadi tugas yang menanti pejabat Kanwil Departemen Hukum dan HAM Sulsel, Drs Sjamsul Bachri, SH, setelah serah terima jabatan dari pejabat lama, Sumarni Alam, Selasa, 18 Februari. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan seperti keimigrasian ataupun di lembaga pemasyarakatan masih ada.

Kepemimpinan Kanwil Depkum HAM Sulsel resmi berada di tangan Anda. Apakah ada program utama yang akan dilakukan?

Tidak ada program kerja yang baru. Semuanya dilakukan secara berkesinambungan. Tidak bisa kepemimpinan berganti, kebijakan juga ikut berubah. Saya hanya akan melanjutkan program yang sudah ada. Kalaupun ada yang dirasakan kurang tepat atau perlu ditambah, maka akan dilengkapi. Kebijakan di jajaran Dephukham sebenarnya sudah jelas. Demikian juga dengan protapnya. Program kerja departemen tinggal dijalankan di daerah.

Apa saja yang masih harus dibenahi

Kita semua telah mengetahui bahwa Departemen Hukum dan Ham termasuk salah satu institusi yang agak rendah penilaiannya dalam hal pelayanan publik. Ini yang akan kami benahi, sesuai petunjuk Menteri Hukum dan HAM. Pelayanan kepada publik akan diberikan sebaik-baiknya agar tidak ada lagi komplain dari masyarakat. Termasuk koordinasi dan pengawasan juga akan lebih ditingkatkan.

Dalam beberapa kali inspeksi mendadak, seringkali ditemukan narkoba dan benda tajam. Dimana kelemahannya sehingga barang tersebut bisa lolos?

Peredaran barang terlarang kadang dikatakan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Padahal, sebenarnya bukan dari dalam, melainkan berasal dari orang luar. Itu juga yang akan dibenahi agar peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan dapat diminimalkan.

Bagaimana upaya pembenahannya?


Kami akan meningkatkan upaya pengontrolan dan penggeledahan di dalam lembaga pemasyarakatan agar tidak ada barang terlarang yang masuk, terutama narkotika. Petugas harus meningkatkan ketelitian dan kewaspadaannya. Bagaimanapun, pengunjung itu lihai juga. Jadi kita harus memberikan antisipasi kepada petugas bahwa pengunjung jangan hanya dilihat secara menoton hanyalah keluarga narapidana. Tidak semua keluarga yang berkunjung itu memiliki itikad yang bagus. mungkin ada juga yang membawa misi tertentu. Jadi petugas perlu meningkatkan wawasan dengan meng-up grade kemampuannya. Mereka harus memiliki kemampuan yang lebih dari orang sekitarnya. Apapun yang diperbuat oleh pengunjung, sudah harus bisa deteksi dari gerak-geriknya.

Ditengarai bahwa lolosnya barang terlarang juga kerja sama pengunjung dengan petugas lapas. Apakah memang demikian?


Pada dasarnya, dalam pembekalan petugas hal tersebut dilarang. Jadi tidak mungkin petugas melakukan hal seperti itu. Tetapi bisa saja terjadi, sesuai sifatnya sebagai manusia biasa. Mungkin ada kekhilafan, sehingga tergoda untuk menerima iming-iming. Tetapi saya tegaskan, itu hanya oknum dan bukan jajaran. Harus dibedakan antara jajaran dan oknum Dephukham yang sudah terlepas dari garis organisasi. Petugas memang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Hanya saja, sebagai pimpinan, harus mengingatkan. Kalau sampai ada yang ditemukan, sanksinya bisa berupa pemecatan. Kami tetap mengacu pada aturan. Sanksinya ada yang ringan, sedang hingga berat. Sanksi terberat, pemberhentian dengan tidak hormat.


Apakah kurangnya pengawasan juga terkait over capacity di lembaga pemasyarakatan?

Memang secara nasional, isi lembaga pemasyarakatan melebihi kapasitas. Tetapi masalah itu jangan sampai mengendurkan semangat kerja petugas, sehingga pengawasan berkurang. Kita harus mampu melihat kemungkinan mutasi atau perpindahan narapidana antar-lembaga pemasyarakatan. Saat ini ada upaya Departemen Hukum dan HAM, khsususnya Dirjen Kemasyarakatan untuk menggiatkan pelepasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Sejauh mana dapat mengurangi kapasitas berlebih?

Pembebasan bersyarat itu bisa mengurangi kapasitas berlebihan lembaga pemasyarakatan dan bisa menghemat keuangan negara. Tetapi pembebasan bersyarat itu ada aturannya atau harus mengikuti ketentuan berlaku. Tidak semua narapidana mendapatkannya. Cuti bersyarat bisa diberikan jika memiliki masa hukuman di bawah satu tahun. pembebasan bersyarat dapat dilakukan setelah narapidana bersangkutan menjalani masa tahanannya selama 2/3 masa. Kalau cuti menjelang bebas, diberikan sebesar remisi terakhir yang akan diterima. Jadi Bukan semaunya. Harus mengikuti aturan. Tidak kalah pentingnya, semua narapidana akan berlomba-lomba untuk berkelakuan baik. Paling tidak, satu tahun terakhir dengan mengikuti kegiatan pembinaan. Itu salah satu sisi positifnya.

Pemindahan juga rentan menimbulkan dugaan adanya pelepasan narapidana. Bagaimana tanggapan Anda?

Sebenarnya, untuk perpindahan narapidana antarprovinsi harus mendapat izin dirjen. Perpindahan antarkabupaten cukup sepengetahuan Kakanwil Dephukham. Tetapi orang jangan sampai berpikir bahwa narapidana dipindahkan kemudian dilepas. Sebenarnya ada tahapan asimilasi untuk kepentingan pembinaan narapidana dengan mendekatkan ke keluarganya. Pemindahan narapidana bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan untuk kepentingan keamanan, terancam jiwanya, atau membahayakan jiwa orang lain.

Pengurusan dokumen keimigrasian sering dikeluhkan mengalami keterlambatan. Apa yang harus dibenahi?

Keluhan terhadap pelayanan di imigrasi, misalnya pengurusan paspor dan sebagainya, akan diperbaiki.  Semua pelayanan publik itu diharapkan telah disesuaikan dengan prosedur yang ada. Pengurusannya harus dipercepat sesuai prosedur. Demikian juga dengan biayanya, harus disesuaikan dengan tarif yang berlaku. Tetapi kita jangan hanya melihat masalah keterlambatannya saja. Harus juga dilihat penyebab keterlambatan itu. Mungkin masih ada dokumen yang harus dilampirkan dalam pengurusan paspor dan belum dipenuhi oleh pemohonnya. Pengurusan dokumen keimigrasian menggunaka sistem geometrik yang langsung online ke Jakarta. Jadi bisa terlihat pemohon yang belum melengkapi dokumennya. Kalau sudah ada jawaban dari kantor pusat, maka sudah bisa diterbitkan di daerah. Jadi sebenarnya bukan pengurusan di daerah yang mempersulit.

Tetapi, bukankan ada standar waktu yang ditetapkan?

Iya memang benar. Tetapi harus dilihat kembali kelengkapannya. Jika dokumennya sudah lengkap, barulah dapat diselesaikan. Meskipun standarnya hanya tiga hari lama pengurusannya, tetapi jika belum lengkap, maka tidak bisa dituntaskan.

Bagaimana dengan pengawasan terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa?

Fungsi Dephukham, khususnya divisi imigrasi akan melakukan pengawasan teradap orang asing. Memang ada beberapa WNA yang akhirnya memutuskan untuk menikah dengan warga negara Indonesia. Tetapi tetap tidak boleh berbisnis dan berada dalam susunan pengurus perusahaan. Mereka harus menjadi WNI dulu. Kami memiliki intelijen untuk menyelidikinya.

Biodata:

Nama Lengkap: Drs Sjamsul Bachri, SH

Tempat, tanggal lahir: Cakke, Enrekang, 17 Desember 1949

Isteri: Ny Hj Sjuadah

Anak: -Rakhmad Ardiyanto

Muh Arfan

Melda Sulastriyawati

Rini Amriani

Eka Suhendra

Hendarta

Cucu: 10 orang

Jabatan: Kakanwil Depkum HAM Sulut (2003-Maret 2008)

Kakanwil Depkum HAM Jatim (April 2008-Februari 2009)

Kakanwil Depkum HAM Sulsel (Februari 2009-sekarang)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s