Politik

Dibalik Kudeta Gubernur Sulbar

Fatwa itu Menguak Sengketa Pilkada

“KERJA beberapa anggota dewan seperti lepas dan tidak terkendali dalam menyikapi surat dari Elza Syarif. Mereka seperti “berlari” sangat kencang hingga membentuk pansus segala,” ujar Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, pada sebuah pertemuan dengan sejumlah wartawan di Mamuju, awal bulan ini.

Padahal, katanya lagi, ada aturan dalam tata tertib DPRD yang dilanggar dalam pembentukan pansus yang menyikapi fatwa MA. Sebelum membentuk pansus, Panitia Musyawarah DPRD seharusnya menggelar rapat terlebih dahulu.

Pansus yang dibentuk oleh para anggota dewan itu untuk menyikapi konflik Pilkada Gubernur Sulbar yang masih tersisa. Kisruh ini kembali menggelinding di DPRD Sulbar, ketika Adnan Buyung Azis dan Anang Husain datang ke DPRD Sulbar, Rabu, 19 November.

Dua orang yang menjadi tim hukum Salim Mengga itu membawa surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sulbar. Hamzah saat itu sedang tidak berkantor, sehingga diterima oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD, Zainal Abidin.

Surat sebanyak enam lembar dari Elza Syarif yang menjadi advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants Elza Syarif & partners itu, ternyata berisi permohonan pelaksanaan pembatalan pasangan Anwar Adnan Saleh dan Amri Sanusi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.

Dari surat inilah, kisruh politik bermula. Kuasa hukum Salim Mengga menjadikan Fatwa Mahkamah Agung (MA) No.139/KM/II/2008 tertanggal 12 September 2008 sebagai “senjata” untuk permintaannya. Fatwa itu lahir setelah Salim Mengga melakukan konsultasi ke KPU, kemudian ditindak lanjuti dengan meminta pendapat hukum ke MA.

Salah satu klausul dalam fatwa dianggap memenuhi kondisi pilkada gubernur di Sulbar yang masih dipersoalkan. Putusan PN Polewali No 93/Pid.B/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dijadikan dasar dalam permintaan pembatalan pasangan gubernur-wagub yang telah dilantik oleh presiden.

Usai menerima surat dari Elza, Zainal Abidin mengemukakan bahwa surat tersebut harus dipelajari di internal dewan terlebih dahulu. Ini untuk mengetahui apakah fatwa MA itu bersifat mengikat atau tidak. “Pakar hukum DPRD akan mengkaji tinjauan hukumnya. Kita tidak boleh gegabah,” katanya, waktu itu.

Sejumlah anggota dewan mulai bersemangat membahas surat itu ketika Ketua DPRD Sulbar menerbitkan surat bernomor 160/242/XI/DPRD/2008. Surat yang ditujukan kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulbar itu merespons surat Elza Syarif.

Permintaan agar dilakukan rapat pimpinan untuk mengkaji secara seksama surat Elza Syarif, menjadi poin pertama surat dari Sang Ketua. Lima fraksi di DPRD Sulbar juga diminta menyiapkan rapat untuk mengkaji isi surat, sekaligus memberi pendapat dalam bentuk laporan fraksi.

Kelanjutan dari kajian itu, DPRD melakukan koordinasi dan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Titik terang mengenai fatwa MA sepertinya tidak cukup hanya dengan konsultasi ke Mendagri, sehingga Hamzah juga meminta konsultasi dilakukan di lembaga yang mengeluarkan fatwa yang akhirnya membuat geger itu.

“Sikap DPRD Sulbar terhadap aspirasi surat Elza Syarif akan ditentukan dari hasil konsultasi,” tulisnya. Anca-sapaan akrab Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulbar itu- tak lupa menitipkan pesan melalui poin lima suratnya agar DPRD Sulbar menjaga integritas dan netralitas dari pihak manapun.

Hari itu juga, surat dari Ketua DPRD Sulbar langsung ditindaklanjuti oleh wakilnya, Zainal Abidin. Sepucuk surat bernomor 005/210/XI/DPRD/2008 masing-masing diterima pimpinan DPRD, pimpinan komisi, dan pimpinan fraksi.

Senin, 24 November sekira pukul 14.00 Wita, rapat pimpinan diperluas yang membahas dua agenda pun digelar. Surat dari Elza Syarif serta laporan komisi-komisi terhadap persiapan memasuki tahap akhir pembahasan APBD-P 2008 menjadi agenda rapat itu.

Lima pimpinan fraksi, empat pimpinan komisi, dan dua pimpinan DPRD dalam rapat yang berakhir sekira pukul 16.00 itu menyetujui pembentukan panitia khusus. Maka, diterbitkanlah surat keputusan pembentukan pansus tindak lanjut fatwa MA yang diketuai Husain Baelang dari Partai Demokrat.

Belakangan, semua anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar yang terlibat dalam pansus menarik diri. “Setelah dikaji, ternyata ada mekanisme tata tertib DPRD anggota dewan yang dilanggar,” kata Sekretaris FPG, Rahmat Abdullah BR.

Sikap Fraksi Golkar yang mundur dari keanggotaan pansus terang saja membuat fraksi lain heran. Sebab, “Anggota dewan dari Golkar juga yang mengusulkan pansus dibentuk. Mungkin ada tekanan dari partainya,” kata Wakil Ketua Pansus Fatwa MA, Muh Mukhlis Yaddu.

Mundurnya FPG tak menyurutkan langkah pansus untuk menindaklanjuti Fatwa MA. Maka, Minggu, 30 November, anggota pansus-minus anggota Golkar- terbang ke Jakarta. Mereka tak dibekali uang perjalanan dinas dari Sekretariat DPRD, dengan alasan tidak ada dana.

Sesuai rencana awal, di Jakarta, pansus melakukan konsultasi ke KPU, Depdagri, dan MA. Dari konsultasi itu, DPRD dipersilakan melakukan rapat paripurna pengusulan pemberhentian gubernur sesuai mekanisme.

“Fatwa MA itu sudah sangat jelas dan tidak butuh lagi penafsiran. Menurut tiga lembaga itu, fatwa dapat dijadikan pedoman hukum untuk melakukan rapat paripurna,” ungkap Mukhlis Yaddu yang ditunjuk menjadi juru bicara pansus .

Di saat bersamaan, gelombang unjuk rasa di Mamuju bermunculan. Ada yang mendukung, tetapi ada pula yang mengecam dan menilai pansus melanggar tata tertib DPRD. “Tidak melalui rapat panitia musyawarah,” kata Kristian, pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Pegunungan Bersatu.

Hamzah yang tiba-tiba berminat menerima pengunjukrasa, berjanji meninjau ulang pembentukannya. Bahkan, pansus itu akan dibatalkan, jika tak sesuai tatib. Katanya, “Saya tidak memerintahkan membentuk pansus, tetapi hanya tim,”.

Namun, pengkajian pansus tak kunjung dilakukan. Yang ada, justru kesiapan anggota dewan melakukan rapat paripurna setelah Pansus Fatwa MA menyerahkan laporan kerjanya ke pimpinan DPRD. Rapat paripurna pun akhirnya digelar, Jumat, 12 Desember.

Pleno DPRD Sulbar ini langsung menjadi buah bibir, bukan hanya di Sulawesi Barat. Keputusan politis dewan itu sekaligus menguak masih adanya konflik pilkada gubernur. Tanggapan dari sejumlah pakar hukum dan tata negara pun bermunculan.

Banyak kalangan pesimis keputusan DPRD itu membuahkan hasil. Tidak terpenuhinya syarat minimal kehadiran sekurang-kurangnya 3/4 dari 35 anggota dewan, dianggap dapat menjadi batu sandungan.

Namun, 18 anggota dewan yang menyetujui rapat pleno itu tak peduli dengan banyaknya komentar yang mengecam keputusan mereka. Rabu, 17 Desember, keputusan pleno DPRD Sulbar diserahkan ke Depdagri.

Awalnya, surat keputusan dewan itu akan diserahkan langsung ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Karena Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Samarinda, Kalimantan Timur, sehingga surat hanya diterima Bagian Tata Usaha Depdagri, Abdul Gafur.

Komentar anggota Komisi II DPR-RI, Ferry Mursidan Baldan yang mengatakan bahwa keputusan DPRD Sulbar harus dicabut, ditanggapi dingin oleh Zainal Abidin. “Keputusan tidak mungkin dicabut,” katanya.

Kalaupun Depdagri membatalkan pleno tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat, imbuhnya, itu kewenangannya. “DPRD hanya mengusulkan. Keputusan akhirnya di Depdagri,” kata legislator Partai Keadilan Sejahtera itu. Kini, keputusan dewan berproses di Depdagri.

***

Kado Dua Tahun Kepemimpinan Anwar-Amri

Raut wajah Gazali Baharuddin Lopa-legislator PPP DPRD Sulbar- tampak tegang sambil memegang beberapa helai kertas, sekira pukul 17.15, Jumat, 12 Desember . Gazali yang mengenakan setelan abu-abu dengan topi berwarna putih terselip di pinggang, tampak sibuk keluar masuk dari ruangan Wakil Ketua DPRD, Arifin Nurdin dan Zainal Abidin. “Sebentar lagi mau rapat,” katanya.

Perdebatan antara anggota dewan mengenai pelaksanaan rapat paripurna pengusulan pemberhentian gubernur telah terjadi sekira pukul 11.00 Wita. Ada yang meminta rapat dilaksanakan Senin, dengan pertimbangan beberapa anggota dewan dinas luar.

Lobi politik antarpartai pun dilakukan usai Salat Jumat. Semua parpol di DPRD Sulbar-minus Golkar- akhirnya memutuskan rapat paripurna harus digelar hari itu juga. Sebanyak 19 anggota dewan berdatangan satu persatu.

Staf sekretariat DPRD tak kalah sibuknya. Mereka harus bekerja lembur hari itu. Tugas mereka, menyiapkan persuratan dan pelaksanaan rapat yang menjadi penentuan sikap anggota dewan. kerjanya harus tuntas dalam beberapa jam.

Beberapa staf mengaku sangat berhati-hati melaksanakan perintah anggota dewan. Mereka khawatir, keputusan yang akan dihasilkan oleh DPRD akan berimplikasi pada posisinya, karena telah memfasilitasi anggota dewan.

Ketegangan juga terasa hingga di luar gedung DPRD. Massa semakin terkonsentrasi. Aparat kepolisian tetap siaga. Menjelang malam, akses masuk ke gedung DPRD semakin diperketat. Penjaganya bukan lagi aparat keamanan, melainkan massa.

Saking ketatnya, wartawan peliput tak bebas keluar masuk ruang sidang paripurna. Mereka harus melewati penjagaan mulai dari pintu gerbang hingga ke pintu masuk gedung DPRD. “Melebihi ketatnya penjagaan Paspampres,” kata salah seorang jurnalis media online.

Sekira pukul 19.15, peserta rapat panitia musyawarah keluar dari ruangan Zainal Abidin. Ketegangan “menggantung” di wajah sejumlah anggota dewan. Ada yang kemudian memilih makan malam sambil menunggu rapat dimulai.

Charles Wiseman, legislator PDI-P mencoba mencairkan suasana dengan melontarkan guyonan. “Ternyata, Mentari bisa digunakan di Kalumpang untuk menelpon. Ada Mentari Joni, Mentari Nasrul di Puskesmas,” katanya, langsung disambut gelak tawa dari anggota dewan lainnya.

Suasana semakin tegang ketika rapat paripurna dimulai sekira pukul 20.00 Wita. Puluhan massa ikut pula dalam sidang itu. Arifin Nurdin mengaku gugup memulai rapat. Pimpinan sidang sempat diserahkannya ke Zainal Abidin.

Penundaan rapat dilakukan hingga dua kali akibat tidak kuorumnya jumlah peserta. Seharusnya, peserta rapat sekurang-kurangnya 3/4 dari 35 anggota dewan . Sementara, yang hadir malam itu hanya 19 orang.

Beberapa anggota dewan telah mengajukan dinas luar kepada pimpinan DPRD, terutama legislator Partai Golkar. Mereka akan mengikuti pertemuan peningkatan sumber daya manusia di Jakarta.

Puncak rapat dilakukan pukul 22.00 saat pimpinan rapat, Arifin Nurdin memutuskan melanjutkan rapat berdasarkan Pasal 83 Tatib DPRD. Empat dari lima fraksi-minus FPG- bergantian membacakan pemandangan akhirnya.

Secara aklamasi, peserta rapat menyetujui usulan empat fraksi. Mereka sepakat mengusulkan pemberhentian pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi ke presiden. Hanya anggota Fraksi Persaudaraan, Kalvin Kalambo yang memilih abstain

Keputusan rapat yang berakhir pukul 22.50 itu langsung disambut pekikan “Allahu Akbar” dan sujud syukur dari massa pendukung Salim Mengga. Usulan DPRD mengangkat Salim Mengga-Hatta Dai sebagai gubernur dan wakil gubernur, seakan menjadi “kado” dua tahun kepemimpinan Anwar-Amri pada 14 Desember.
****

Buntut Panjang Segepok Uang

KOLONG rumah Warda, warga Lingkungan Kampung Tangnga, Polewali Mandar, menjadi saksi bisu pemberian amplop putih berstempel gambar pasangan nomor urut 1, Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi (AAS). Amplop berisi uang Rp50 ribu itu diberikan Nasir Sattar kepada Abdul Asis.

Nasir tidak hanya memberikan amplop kepada Asis saja. Pria itu juga memberikan amplop putih berisi uang Rp50 ribu kepada M Abduh. Kepada warga Dusun Batu Lamba itu, Nasir mengatakan, “Salam dari Pak Adnan.”

Uang juga diberikan kepada beberapa warga lainnya yang termasuk dalam SK tim pemenangan relawan Kecamatan Matakali. Koordinator desa diberi uang Rp100 ribu dan Koordinator Dusun diberi Rp50 ribu sebagai dana operasional.

“Serah terima” uang dari Nasir ke Asis berlangsung sekira pukul 19.00 Wita, 18 Juli 2006 lalu. Belakangan, bagi-bagi fulus yang dilakukan sekretaris koordinator tim pemenangan relawan AAS Kecamatan Matakali, Polman itu, berbuntut panjang.

Kegiatan yang dilakukan pada masa tenang sebelum hari pemilihan itu dilaporkan ke Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Provinsi Sulbar sebagai money politic. Kasus ini pun bergulir hingga ke meja hijau.

Di persidangan, Nasir membela diri bahwa dana yang dibagikannya merupakan biaya operasional. Uang itu diperolehnya dari Posko tim pemenangan Kabupaten Polewali Mandar untuk kelancaran tugas, seperti memasang dan menurunkan spanduk, ikut kampanye, beli bensin, dan air minum.

Asis maupun Abduh disebutnya sebagai tim pemenangan AAS. Tetapi, keduanya justru membantah pembelaan itu. Asis ternyata mengantongi SK tim pemenangan Salim Mengga. Sedangkan Abduh, memiliki sertifikat tim pemenangan Hasyim Manggabarani. Majelis Hakim PN Polewali yang diketuai Lucky R Kalalo menolak dalih Nasir.

Meskipun menjadi tim pemenangan Hasyim, Abduh mengaku memilih pasangan AAS saat pencoblosan, setelah menerima uang itu . “Saya berdosa kalau tidak mencoblos nomor urut 1 karena sudah terima uang,” katanya kepada Masdar, yang juga dijadikan saksi di persidangan.

Setelah melalui serangkaian proses persidangan, Majelis Hakim, memutuskan Nasir Satar bersalah “Dengan sengaja memberi uang kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu” pada 17 Oktober 2006. Pria kelahiran 1958 itu didenda Rp3 juta subsidair dua bulan penjara.

Pertimbangan lain MH memutuskan Nasir bersalah, “… Terdakwa ada menerima surat keputusan pembentukan dan pengesahan komposisi tim pemenangan relawan untuk pasangan calon nomor 1 Pilkada Sulbar, dimana terdakwa sebagai sekretaris koordinator Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali. Tim Pemenangan ini pada tingkat kabupaten merupakan bentuk yang sama dengan tim kampanye sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut. Oleh karena itu, tim pemenangan relawan Kecamatan Matakali merupakan bagian dari tim pemenangan atau tim kampanye…”

Status putusan PN Polewali bernomor 93/Pid.B/2006/PN.Pol dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada upaya banding dari Nasir Sattar setelah terbitnya putusan itu.

Sekretaris Tim Pemenangan AAS, Asri Anas menegaskan bahwa Nasir Satar bukan tim kampanye AAS. Putusan PN Polewali bersifat personal kepada Nasir. Tim AAS menyusun tim kampanye berdasarkan pasal 64 ayat 4 PP No 6 tahun 2006.

Tim kampanye untuk Pilkada provinsi, kata dia, hanya sampai pada tingkat kabupaten. Tidak ada tim pemenangan tingkat kecamatan. Ini diperjelas dengan surat kepada Ketua KPU di Jakarta bernomor 3726 KPU-SB/2006 tertanggal 27 November 2006.

Ketua OKK DPD II Partai Golkar Sulbar itu mengakui, tim AAS tidak melakukan banding ketika putusan PN Polewali No 93/Pid.B/2006 menghukum Nasir Satar. “Kalau kami banding, artinya kami mengakui Nasir sebagai tim kampanye,” ujarnya.

Padahal, Nasir tidak terdaftar sebagai tim kampanye AAS pada KPU Sulbar maupun KPU Kabupaten Polman. Sementara pasal 64 ayat 4 PP No.6/2006 menyebutkan, tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi dan kabupaten/kota. “Tidak ada pembentukan tim kampanye pilkada provinsi hingga ke kecamatan,” tegas Asri.

Sesuai peraturan, tim kampanye tingkat provinsi maupun kabupaten, katanya, diangkat oleh pasangan calon atau partai politik pengusung. Sementara SK tim relawan Kecamatan Matakali yang ada, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye.

Selain itu, kata dia, tuduhan money politic juga dimasukkan Salim Mengga sebagai obyek perkara dalam materi gugatannya ke MA dan PTUN. Putusan MA nomor 06 P/KPUD/2006, yang diterbitkan 20 Oktober 2006 hanya memerintahkan KPU Sulbar melakukan perhitungan ulang surat suara.

Salim Mengga, calon Gubernur Sulbar yang diusulkan DPRD Sulbar melalui pleno rapat paripurna, menegaskan, tidak mau tahu Nasir Satar tim kampanye atau tim relawan. “Yang jelas, PN Polewali memutuskan bersalah,” katanya.

Majelis Hakim juga memutuskan tim relawan merupakan bagian dari tim kampanye. “Pembatalan kandidat seharusnya telah dilakukan dua tahun lalu dengan adanya putusan pengadilan,” imbuhnya.

Salim mengakui, tidak menjadi gubernur Sulbar bukan menjadi masalah bagi dirinya. “Yang penting hukum harus ditegakkan dan kebenaran diungkapkan,” tegasnya.

***

Penetapan Calon Terpilih

Ribuan lembar surat suara kembali dihitung di Kecamatan Sendana dan Banggae, Kabupaten Majene, 7 November 2006. Perhitungan dilakukan setelah KPU mendapat perintah Mahkamah Agung nomor 06 P/KPUD/2006, yang mengabulkan gugatan Salim Mengga.

Pasangan Salim Mengga-Hatta Dai menduga terjadi penggelembungan suara di dua kecamatan itu. Gugatan pun diajukan ke MA dan dikabulkan dengan perintah perhitungan ulang surat suara.

Namun, perhitungan ulang surat suara di kedua kecamatan itu tidak merubah rekapitulasi suara secara signifikan. Total perolehan suara, Anwar-Amri 219.748 suara, Hasyim-Arifuddin 96.299 suara, dan Salim-Hatta 165.061 suara.

Sekadar mengingatkan, pemungutan suara yang dilaksanakan 20 Juli 2006 telah memenangkan pasangan Anwar Adnan Saleh. Pasangan ini memperoleh dukungan  220.076 atau sekira 45,7 persen.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar sebenarnya telah mengeluarkan keputusan nomor 59 tahun 2006. Keputusan yang diterbitkan pada 28 Agustus 2006 itu menetapkan Anwar-Amri sebagai pasangan calon terpilih Pilkada Gubernur Sulbar.

Namun, KPU Sulbar membatalkan penetapan pasangan calon itu melalui pleno 2 November 2006. Pleno dihadiri tiga anggota KPU Sulbar, yakni Nahar Nasada, Muh Ridwan, dan Arianus Mandadung, serta Plt.Sekretaris KPU Sulbar, Yakub F Solon.

Tetapi, Arianus Mandadung menolak menandatangani berita acara. Pleno pembatalan AAS, salah satunya didasari oleh putusan PN Polewali nomor 93/Pid.B/2006/PN Pol.

KPU menyimpulkan, putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan memenuhi syarat untuk dijadikan dasar pembatalan terhadap pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran tata cara kampanye.

Pleno KPU itu juga menetapkan Salim Mengga-Hatta Dai sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. KPU kemudian meneruskan berita acara pembatalan itu ke DPRD dan Mendagri.

Hasil pleno itulah yang kemudian ditindaklanjuti di dewan dengan mengirimkan berkas pembatalan ke Presiden melalui Mendagri. Surat bernomor 160/728/XI/2006 itu ditandatangani Wakil Ketua DPRD Sulbar, Zainal Abidin pada 10 November 2006.

Sehari setelah perhitungan ulang surat suara di Majene, Ketua KPU Sulbar, Jamil Barambangi mengeluarkan keputusan nomor 65 tahun 2006 di Makassar. KPU menetapkan Anwar-Amri sebagai pasangan calon terpilih Pilkada Sulbar berdasarkan hasil perhitungan suara yang telah dibatalkan.

Pleno tandingan digelar di Jakarta yang membatalkan hasil pleno KPUD pada 2 November 2006. Keputusan pleno nomor 369/BA/KPU-SB/2006 kemudian dikirim ke Mendagri.

Surat ini yang menjadi dasar Mendagri mengajukan usulan penetapan pasangan calon Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih sesuai suratnya No.120.76/2858/SJ ke Presiden.

Dualisme pleno KPUD Sulbar yang saling membatalkan, membuat Panwas Pilkada memohon fatwa ke MA. Dalam permohonan fatwa itu, ada dua hal yang dipertanyakan: Apakah KPUD dapat menolak perintah undang-undang untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap? serta apakah KPUD berhak memberikan penilaian pembuktian terhadap pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan PN Polewali No.93/Pid.B/2006/PN.Pol

Nasib baik berpihak pada Anwar-Amri. Belum keluar Fatwa MA, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden No.57/P tahun 2006 pada 26 November 2006.

Keppres itu telah mengesahkan pasangan calon gubernur Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Anwar resmi menjadi orang nomor satu di Sulbar setelah dilantik oleh Mendagri p2ada 14 Desember 2006.

Bagi tim Anwar Adnan Saleh, pelantikan yang telah dilakukan, mengakhiri sengketa pilkada gubernur. Kuasa hukum Anwar Adnan Saleh, Amirullah Tahir, dalam penjelasannya ke Ketua DPRD Sulbar mengatakan, Presiden dalam mengeluarkan surat keputusan a quo telah dilaksanakan sesuai kewenangan.

Keputusan itu juga telah dipertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan ini secara benar serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pelantikan Anwar Adnan Saleh yang telah menetapkannya sebagai Gubernur Sulbar ternyata belum membuat sengketa Pilkada berakhir. Atas pelantikan itu, Salim Mengga-Hatta Dai mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) pada 23 Februari 2007.

Namun, Majelis Hakim PTUN menyatakan bahwa gugatan itu tidak dapat diterima. Gugatan yang diajukan Salim tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Di sisi lain, Mahkamah Agung juga menjawab permohonan fatwa dari Panwas Pilkada dengan mengeluarkan fatwa pada 9 Februari 2007.

Apa isi Fatwa MA nomor 041/KMA/II/2007 itu? Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan menjawab bahwa pada dasarnya perintah undang-undang harus dilaksanakan oleh siapapun atau instansi apapun.

Sedangkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dinilai melalui tata cara upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sengketa Pilkada Gubernur 2006 yang beberapa pihak dianggap belum usai, terus menggelinding. Terakhir, “bola” itu berputar-putar di DPRD Sulbar. Sebagai lembaga politik, DPRD mengeluarkan keputusan politis pada Jumat, 12 Desember.

Keputusan itu mengusulkan pemberhentian Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi Saleh sebagai gubernur dan wakil gubernur ke presiden. Sekarang, “bola” itu berada di Departemen Dalam Negeri. Akan kemana kisruh ini kembali menggelinding, keputusan Mendagri masih dinanti.

****

Ketidakharmonisan Ada Sejak Awal

BENIH-BENIH ketidakharmonisan antara DPRD dan Pemprov Sulbar telah tersemai sejak awal pemerintahan Gubernur, Anwar Adnan Saleh. Dilihat dari bingkai demokrasi, perbedaan pandangan yang sering terjadi, memang wajar.

Namun, perbedaan itu semakin berkepanjangan. Beberapa perbedaan yang kadang membuat kedua lembaga pemerintahan itu terlibat “ketegangan” antara lain, kisruh struktur kelembagaan Pemprov Sulbar episode I dan II, kelambanan penyerapan anggaran, rencana pembentukan perusahaan daerah, sampai pada setiap kali pembahasan APBD.

Bahkan, pada akhir Juli 2007 lalu, lima anggota dewan mengajukan usul penggunaan hak interpelasi. Rapat paripurna pengajuan interpelasi pun telah dilakukan. Memang, interpelasi ini akhirnya melempem setelah beberapa pekan menghangat.

Penggunaan hak DPRD yang jarang digunakan itu didasari minimnya penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Hingga Juli 2007, masih banyak SKPD yang penyerapan anggarannya antara 5-40 persen.

Dinas Pendidikan misalnya, baru menyerap anggaran sekira 12 persen. Dinas Kesehatan saat itu juga hanya menyerap Rp540 juta dari pagu anggaran Rp8,4 miliar. Dinas Pekerjaan Umum menyerap 5,25 persen. “Ini menandakan bahwa banyak program yang tidak terlaksana,” kata Heince Demmabuttu, anggota dewan yang memotori interpelasi bersama Masud Samal, Arifin Nurdin, Kalvin Kalambo, dan Muh Taufan.

Telatnya pembangunan dirasakan oleh masyarakat menjadi konsekuensi logis keterlambatan pelaksanaan program kerja. Proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, dan program lainnya, seharusnya telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulbar.

Tak dapat dinafikkan, keterlambatan pelaksanaan program kerja juga akibat lambatnya pengesahan APBD 2007. APBD disahkan oleh DPRD Sulbar tepatnya 30 Maret. Otomatis, anggaran mulai berlaku efektif 1 April.

Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, saat itu mengatakan bahwa minimnya penyerapan dana, umumnya terjadi pada SKPD yang memprogramkan pembangunan fisik dan kegiatan yang melakukan proses tender. Penenderan proyek mulai dilakukan sejak Mei. Proyek mulai berjalan Juli dan Agustus.

Silang pandangan juga terjadi sejak bergulirnya Peraturan Pemerintah (PP) No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Beberapa legislator mendesak Pemprov Sulbar mendesak Pemprov Sulbar segera menerapkan kelembagaan berdasarkan aturan baru itu sejak 2007 lalu.

Struktur kelembagaan Pemprov Sulbar yang dinilai terlalu gemuk, tak luput dari perbedaan yang membuat hubungan merenggang. Beberapa anggota dewan menilai kelembagaan pemprov yang gemuk hanya akan menghabiskan lebih banyak anggaran untuk belanja aparatur dibanding belanja publik.

Polemik kelembagaan ini terus berlanjut hingga Pemprov Sulbar memasukkan draf struktur kelembagaan Agustus lalu. Setelah melalui pembahasan yang cukup alot, Perda Kelembagaan ini akhirnya disahkan dengan jumlah 12 dinas dan delapan lembaga teknis daerah (LTD).

Namun, setelah dikonsultasikan ke Depdagri, jumlahnya berubah menjadi 16 dinas dan 13 LTD. Sejumlah anggota dewan menuding, ada upaya perubahan struktur yang telah dilakukan. Anggota dewan kembali melalukan kosultasi ke Depdagri, hingga akhirnya disepakati 14 dinas dan 13 LTD.

Rencana pendirian perusahaan daerah yang melibatkan pihak ketiga juga menjadi salah satu polemik yang diperdebatkan. Gubernur bahkan sempat menarik draf pendirian perusda dan mengganti namanya menjadi BUMD. Meskipun pada akhirnya, BUMD itu batal terbentuk.

Suatu ketika, lima anggota DPRD mengusulkan perda inisiatif tentang kompetensi pejabat. Tetapi, Gubernur mengaku tidak dapat langsung menerima ranperda inisiatif itu. “Perda biasanya dibuat dan diusulkan oleh pemerintah ke DPRD untuk dibahas. Bukan malah dari DPRD,” katanya.
Menurutnya, sebuah ranperda idealnya diusulkan oleh eksekutif ke legislatif. Selain belum ada sejarah ranperda yang dibuat sendiri oleh DPRD, kata dia, dewan juga tidak bisa memaksa gubernur untuk menggunakannya.

Polemik lain yang berlarut-larut dan belum ada titik temunya hingga sekarang adalah proyek pembangunan VIP Room Bandara Tampa Padang Mamuju. Proyek ini dikerjakan pada 2007 menjelang kedatangan Presiden ke Mamuju.

Namun, proyek yang telah rampung dikerjakan itu ternyata tidak dianggarkan pada APBD 2007. Dewan pun terus menolak untuk menganggarkannya pada setiap pembahasan APBD dengan alasan takut menjadi temuan BPK.

September lalu, dewan berang dan menuding eksekutif telah melakukan perubahan APBD 2008 secara sepihak. Pertemuan antara SKPD dengan unsur pimpinan DPRD, komisi, dan fraksi di ruang Ketua DPRD, berlangsung cukup “panas”.

Wakil ketua DPRD Sulbar, Zainal Abidin pada sebuah perbincangan dengan wartawan, secara terang-terangan mengakui adanya ketidakharmonisan antara gubernur dan DPRD. Menurutnya, pemerintahan di provinsi termuda ini lebih sering berjalan sendiri-sendiri.

Pengambilan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat luas, jarang melibatkan legislator secara kelembagaan. “Padahal, daerah ini milik kita bersama dan wajib dikembangkan bersama pula,” katanya, Kamis, 29 Mei.

Komunikasi dengan salah satu pimpinan DPRD yang juga satu partai dengan gubernur, kata dia, tidak dapat dianggap telah mewakili lembaga.

Salah seorang anggota DPRD Sulbar mengatakan, pada awal pemerintahan Anwar Adnan Saleh, kegiatan coffee morning antara DPRD dan Pemprov Sulbar dijanjikan akan rutin dilaksanakan. “Kegiatan itu hanya satu kali dilakukan. Setelah itu, tidak ada lagi,” ungkapnya.

Padahal, kata dia, kegiatan seperti itu cukup baik untuk dilaksanakan agar ada komunikasi dalam membahas program untuk memajukan Sulbar yang tergolong masih terbelakang.

Sikap dan komentar sejumlah anggota dewan yang terkenal vokal, kadang membuat gubernur “meradang”. Tudingan tidak konsisten yang dialamatkan kepadanya saat memutuskan kendaraan dinas boleh digunakan untuk mudik lebaran, ditanggapinya dengan kesal.

Namun, saat dimintai tanggapannya terkait disharmonisasi itu, Anwar Adnan Saleh menepisnya. “Sampai sejauh ini, kami tetap memelihara hubungan baik dengan DPRD. Sebenarnya, tugas DPRD bergandengan dengan eksekutif untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintahan kan terdiri dari gubernur, wakil gubernur dan DPRD,” urainya pada sebuah perbincangan di ruang kerjanya.

Kronologis Pleno DPRD Sulbar

-12 September 2008, Mahkamah Agung (MA) RI menerbitkan fatwa No.139/KM/II/2008 untuk KPU
-19 November, Kuasa hukum Salim Mengga meminta DPRD Sulbar membatalkan pasangan Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi sebagai Gubernur-Wagub Sulbar merujuk fatwa MA.
-24 November, Ketua DPRD Sulbar menerbitkan surat kepada pimpinan dan anggota DPRD yang intinya merespons surat kuasa hukum Salim Mengga.
-24 November, rapat pimpinan diperluas DPRD Sulbar dan pembentukan Pansus Fatwa MA.
-3 Desember, Pansus Fatwa MA konsultasi ke KPU dan MA
-4 Desember, Pansus Fatwa MA konsultasi ke Depdagri
-12 Desember, Rapat Paripurna pengusulan pemberhentian pasangan Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi dan pengusulan pengangkatan Salim Mengga-Hatta Dai sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.
-17 Desember, SK pleno diserahkan ke Depdagri.
-20 Juli 2006, Pilkada Gubernur-Wagub Sulbar.
-28 Agustus 2006, KPU Sulbar menetapkan Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi (AAS) pemenang Pilkada. Perolehan suara 45,7 persen.
-17 Oktober 2006, PN Polewali memutus bersalah Nasir Sattar, Sekretaris Tim Relawan Pemenangan Kecamatan Matakali, Polman pasangan AAS dalam kasus money politic.
-20 Oktober 2006, MA memerintahkan KPU Sulbar melakukan perhitungan ulang surat suara di Kecamatan Sendana dan Banggae, Majene.
-2 November 2006, pleno KPU Sulbar membatalkan pasangan AAS.
-7 November 2006, perhitungan ulang surat suara. AAS tetap menang.
-8 November 2006, KPU menetapkan AAS pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih. Pleno KPU juga membatalkan pleno 2 November.
-26 November 2006, Presiden menerbitkan Keppres No.57/P tahun 2006 yang mengesahkan AAS sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
-14 Desember, AAS dilantik oleh Mendagri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.
-23 Februari 2007, Salim Mengga mendaftarkan gugatan ke PTUN atas pelantikan gubernur.
-PTUN menolak gugatan tersebut

Majelis Hakim:

Lucky R Kalalo (Hakim Ketua)
Ristanti Rahim (Hakim Anggota)
Rubianti (Hakim Anggota)

Putusan PN Polewali No.93/Pid.B/2006/PN.Pol

…Menimbang, bahwa tentang apakah terdakwa selaku tim kampanye yang dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, maka berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan Terdakwa ada menerima surat keputusan pembentukan dan pengesahan komposisi tim pemenangan relawan untuk pasangan calon nomor 1 Pilkada Sulbar, dimana terdakwa sebagai sekretaris koordinator Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali. Tim Pemenangan ini pada tingkat kabupaten merupakan bentuk yang sama dengan tim kampanye sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut. Oleh karena itu, tim pemenangan relawan Kecamatan Matakali merupakan bagian dari tim pemenangan atau tim kampanye, dengan demikian sampai di sini, keadaan posisi terdakwa terpenuhi pada unsur ini;

…Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur delik ini, yakni terdakwa sebagai Tim Pemenangan Relawan dan/atau Tim Kampanye Kecamatan Matakali, terpenuhi pada diri terdakwa sebagai Tim Kampanye melakukan perbuatan memberi uang untuk mempengaruhi pemilih, yang oleh dilarang baginya sebagaimana ditentukan dalam pasal 64 ayat 1 PP No 6 tahun 2005 (pasal 82 ayat 1 UU No 32 tahun 2004) karenanya berlaku juga ketentuan pasal 64 ayat 2 PP No.6 Tahun 2005 (Pasal 82 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004) menurut instansi yang berwenang memberikan sanksi tersebut.

….Memperhatikan, pasal 117 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 64 PP No.17 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP No.6 Tahun 2005, Pasal 64 KUHP, Pasal 197 KUHAP, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan/atau lainnya yang bersangkutan;

mengadili
-menyatakan terdakwa M Nasir Satar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi uang kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu. Terdakwa selaku Sekretaris Tim Pemenangan Relawan Kecamatan Matakali atau Tim Kampanye untuk nomor urut 1 pada Pilkada Sulbar, dilakukan secara berlanjut.
-Menjatuhkan pidana denda terdakwa sebesar Rp3 juta subsidair dua bulan penjara.
-menetapkan barang bukti berupa satu lembar uang kertas pecahan Rp50 ribu bernomor seri LQV 495689, satu amplop warna putih di pinggir amplop terdapat warna merah dan biru;
-satu lembar uang pecahan Rp50 ribu bernomor seri EWP 210467 dan satu amplop berwarna putih bergambar Drs H Anwar Adnan Saleh sebagai calon gubernur dan Drs H Amri Sanusi sebagai calon Wakil Gubernur Sulbar.

Terhadap uang dirampas untuk negara dan amplopnya dirampas untuk dimusnahkan, ……….

Fatwa MA:

…4. Berhubung oleh karena peraturan perundangan-undangan mengenai pelanggaran money politic sesudah ditetapkan sebagai pemenang PILKADA tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maka sebainya tata cara pemberhentiannya mengikuti ketentuan pasal 29 s/d 39 UU No.32 tahun 2004 dengan cara analogi. Sebab permasalahan yang dihadapi bukan sebagai status pasangan calon lagi melainkan sudah sebagai pasanga kepala daerah yang definitif sebagai berikut:
4a. Apabila yang melakukan pelanggaran money politic tersebut adalah pasangan calon kepala daerah, tidak perlu mendapat persetujuan rapat paripurna DPRD, cukup dengan melampirkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada presiden.
4b. Apabila yang melakukan pelanggaran money politic Tim Kampanye pasangan kepala daerah terpilih dengan dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap meminta persetujuan melalui rapat paripurna DPRD.

3 thoughts on “Dibalik Kudeta Gubernur Sulbar

  1. Log houses (domy z bali), unintelligent houses and a blend that does not entertain to linger in the area of ??your dreams and sighs. Stilted house does not have to be costly, and if you swindle into account the everything to build, animate, and overhead all the strength benefits and case is absolutely spiritless houses are perfect pro every family. Authenticate our furnish, cheer see the projects and the implementation and decide today on the largest settlement for their loved ones.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s