Politik

KPU Sulbar Kekurangan Anggaran Pemilu

*Anggaran Pemilu KPU Sulbar Rp16 M

MAMUJU — Anggaran penyelenggaraan pemilu yang diperoleh KPU Sulbar melalui Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) 2009 dinilai masih minim. Dana sebesar Rp16 miliar sulit untuk mencukupi semua pengadaan logistik pemilu.

Anggota KPU Sulbar, Suardi Mappeabang, mengemukakan, pengadaan sejumlah formulir isian penyelenggaraan pemilu saja, sudah menelan dana sekira Rp14 miliar. “Sepintas lalu, dana itu terlihat besar. Tetapi setelah dikalkulasi, ternyata tidak cukup untuk semua kebutuhan logistik,” bebernya, Rabu, 3 Desember.

Beberapa item pengadaan logistik yang alokasi anggarannya dinilai tidak mencukupi antara lain, pengadaan kotak dan bilik suara. Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA KPU Sulbar untuk pengadaan kotak suara hanya sebesar Rp429.270.000.

Dana sebesar ini digunakan untuk pengadaan 3.490 unit kotak suara. Artinya, satu kotak suara mendapat porsi anggaran sebesar Rp123 ribu. Di sisi lain, KPU Sulbar menjatuhkan pilihan kotak suara yang akan digunakan jenis papan.

Saat pengusulan harga perkiraan sendiri atau HPS, KPU Sulbar mengajukan harga item kotak suara berdimensi 50x50x65 cm sebesar Rp250 ribu. HPS ini, kata dia, telah mempertimbangkan semua bagian kotak suara hingga yang terkecil.

Anggaran logistik lainnya yang juga dinilai masih rendah adalah pengadaan bilik suara. KPU Sulbar hanya memperoleh anggaran pengadaan 3.334 unit bilik suara sebesar Rp166.700.000 atau Rp50 ribu/bilik suara.

Minimnya anggaran pengadaan logistik dikhawatirkan akan memengaruhi pelaksanaan Pemilu 2009. “Kami akan mengajukan revisi anggaran ke KPU karena pasti akan bermasalah pada pengadaan kotak dan bilik suara,” katanya.

Menurut Suardi, KPU Sulbar akan segera menggelar rapat untuk revisi anggaran logistik. Hasil revisi itulah yang kemudian akan dibawa ke KPU pusat untuk selanjutnya diajukan ke Bappenas. Birokrasi yang panjang, kata dia, dipastikan akan dihadapi.

Padahal, semua logistik pemilu sudah harus rampung paling lambat Maret 2009. setiap tempat pemungutan suara atau TPS harus mendapatkan semua kebutuhan logistik sepekan sebelum pelaksanaan pemilu.

KPU Sulbar juga mengeluhkan tidak adanya anggaran sosialisasi tentang tata cara pemberian tanda hak suara pada kertas pemilih. “Kami pasti akan dikomplain oleh partai maupun pemilih karena tidak ada sosialisasi. Jadi kami harus pandai-pandai berpikir mengatur anggaran agar dana sosialisasi tetap ada,” keluhnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s