Reportase

Mengulik Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Pelayanan Kesehatan Masih Dikeluhkan

KENDALA dan tantangan masih terus menghadang beberapa program pembangunan Pemkab Mamuju. Warga yang berada di perkotaan maupun di pelosok desa masih mengeluhkan program pemenuhan hak dasar masyarakat yang belum berjalan maksimal itu.

Program kesehatan gratis yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2006, sejatinya sudah menghilangkan beban ekonomi masyarakat. Warga yang akan memeriksakan kesehatannya di Puskesmas, Pustu, hingga rumah sakit kelas III, tidak perlu lagi memikirkan dana untuk membayar jasa dokter, obat, dan perawatan.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk menanggung biaya perawatan dan pengobatan pasien. Dana yang dialokasikan untuk pemeriksaan kesehatan khusus di Puskesmas pada tahun 2008 sebesar Rp21 miliar.

Sayangnya, kesehatan gratis ini seringkali dinterpretasikan berbeda oleh paramedis yang melakukan pelayanan kesehatan. Jamhur, salah seorang peserta diskusi mengungkapkan, beberapa warga di pelosok desa mengeluhkan kesehatan gratis yang dibatasi waktu jam kerja.

Warga yang akan memeriksakan kesehatannya, digratiskan hanya pukul 7.00-14.00 Wita. Lewat jam kerja itu, warga harus membayar biaya jasa pemeriksaan dan obat. Memang aturan ini termuat dalam Perda No 7 Kabupaten Mamuju tentang pelayanan kesehatan.

Tetapi menurut Kadis Kesehatan Mamuju, drg Firmon, paramedis mungkin tidak membaca pasal di bawahnya. “Di situ disebutkan pelayanan rawat darurat berlangsung 1×24 jam dan digratiskan. Dokter maupun paramedis tidak boleh menolak pasien,” tegasnya, Minggu, 13 Juli.

Memang untuk keluhan penyakit yang tergolong ringan, warga disarankan sebaiknya menunggu esok hari. Paramedis dan dokter yang bertugas di Puskesmas dan Pustu, kata dia, juga tidak dapat berada di tempat pelayanan kesehatan itu secara terus menerus tanpa beristirahat.

Kendala lain yang juga sering dikeluhkan warga adalah jauhnya jarak tempuh untuk mencapai Puskesmas maupun Pustu. Belum lagi pasien harus berjalan kaki dengan medan yang cukup berat. Beberapa peserta diskusi meminta pelayanan kesehatan semakin didekatkan ke masyarakat meskipun hanya berupas Pos Kesehatan Desa.

Firmon mengakui, pelayanan kesehatan masyarakat tidak akan pernah mencapai taraf maksimal dengan kendala dan keinginan masyarakat yang besar. Paling tidak, pelayanan kesehatan yang telah diberikan adalah pelayanan minimal yang terus dibenahi.

Kuantitas Puskesmas Harus Diimbangi Kualitas Pelayanan

Sarana dan prasarana bidang kesehatan makin diperbanyak sejak 2006 untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di pelosok desa. Namun, peningkatan kuantitas belum cukup tanpa diimbangi perbaikan kualitas pelayanan masyarakat.

Jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Mamuju telah bertambah dari 12 unit pada tahun 2005 menjadi 23 unit pada 2007. Puskesmas ini tersebar di 15 kecamatan dan direncanakan akan kembali ditambah dua unit tahun depan.

Idealnya, satu Puskesmas melayani warga di 2-3 desa. Untuk mengatasi kekurangan itu, Kadis Kesehatan Mamuju, drg Firmon mengaku, telah dibangun 149 Puskesmas pembantu dan Poskedes yang tersebar di 121 desa. “Pustu dan Poskedes telah masuk hingga ke dusun,” bebernya.

Fasilitas kesehatan ini menjadi tidak berguna tanpa adanya paramedis dan dokter. Jumlah dokter umum yang ditempatkan di 23 Puskesmas saat ini sebanyak 78 orang, termasuk dokter PTT. Kecamatan Kalumpang yang sebelumnya cukup terisolasi telah ditempatkan tiga orang dokter.

Kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan bidan. Idealnya, satu desa memiliki satu bidan. Firmon mengakui pelayanan kesehatan di Puskesmas belum optimal. Tetapi paling tidak, satu Puskesmas telah memiliki dua paramedis.

Masalah lain yang juga dihadapi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah faktor alat kesehatan dan sulitnya menjangkau Puskesmas. Sejumlah pasien kadang belum mendapat pelayanan akibat jauhnya jarak Puskesmas.

Firmon mengakui, pelayanan kesehatan tidak akan pernah ada kata maksimal. “Paling tidak, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan sudah meningkat. Kunjungan pasien 2007 telah naik menjadi 270 ribu dari 75 pengunjung tahun 2005,” ujarnya.

Peningkatan ini, kata dia, disebabkan akses ke Puskesmas semakin mudah dan biaya telah dihilangkan. Untuk upaya perbaikan pelayanan, Dinas Kesehatan Mamuju terus meminta masukan dari masyarakat, LSM, dan pers.

Ada Kades Minta Dibangunkan Sekolah

KEMUDAHAN mengakses pendidikan masih hanya dinikmati anak usia sekolah yang bermukim di perkotaan. Anak yang tinggal nun jauh di pelosok sana masih harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk menjangkau sekolah. Fasilitasnya pun masih seadanya.

BERSYUKURLAH anak yang mengenyam pendidikan di perkotaan. Selain memeroleh fasilitas antar-jemput bus sekolah, kualitas pendidikan juga lebih baik. Berbeda dengan saudara lain yang tinggal di pedesaan.

Anak-anak di Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, yang menamatkan pendidikan sekolah dasar sekitar 175 siswa/tahun. Tetapi, sekitar 50 persen di antaranya putus sekolah. Penyebabnya, jarak SMP sangat jauh.

Kades Kalonding, Kamaruddin, mengatakan, anak usia sekolah di Dusun Arasi bahkan mayoritas tidak mengenyam bangku pendidikan. “Itu karena sama sekali tidak ada sekolah meskipun hanya SD di sana. Mudah-mudahan Dinas Pendidikan mau memerhatikan hal ini,” harapnya.

Permintaan pembangunan sekolah baru juga dilontarkan Kades Tumonga, Kecamatan Kalumpang. Anak-anak yang berada di desa terpencil itu harus menggunakan perahu ketinting untuk menjangkau sekolahnya.

“Pemerintah menggratiskan pendidikan di sekolah yang ada di Mamuju meskipun anak dari luar Mamuju. Tetapi sayangnya, anak di Mamuju sendiri sulit memperoleh pendidikan. Apakah ini komitmen lima?,” keluhnya.

Ini baru keluhan sarana pendidikan. Belum lagi keluhan fasilitas lainnya seperti buku pelajaran. Andarias, guru SDK Sukamaju yang ada di Kecamatan Tommo, dengan malu-malu mengakui terpaksa “mencuri” buku pelajaran yang tertinggal di tempat kuliahnya. Ini dilakukannya sekadar menambah koleksi buku di sekolahnya yang sangat minim.

Kadis Pendidikan Mamuju, Mustafa Kampil, berjanji tidak ada lagi sekolah gubuk tahun depan. Sebanyak 87 sekolah direhabilitasi tahun ini. “Yang menjadi masalah, jumlah guru sangat minim,” bebernya.

Sebagai solusinya, Pemkab Mamuju menerima guru kontrak sebanyak 500 orang dan akan ditambah lagi tahun depan 500 orang. Guru kontrak ini disebar ke 15 kecamatan dan diprioritaskan warga yang berdomisili di kecamatan bersangkutan.

One thought on “Mengulik Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s