Reportase

Pengurangan Subsidi BBM dan Program Pengentasan Kemiskinan

Asumsi harga minyak dunia pada APBN-P 2008 telah dinaikkan dari USD60 per barrel menjadi USD95 USD per barrel. Padahal, harga minyak mentah dunia telah mencapai level USD135 per barrel pada medio Mei 2008.

Di sisi lain, realisasi konsumsi BBM bersubsidi pada bulan Mei 2008 sudah lebih dari separuh target konsumsi yang ditetapkan pada APBN-P, yakni 35,5 juta kiloliter. Pemerintah harus menaikkan target volume konsumsi dengan mengoreksinya menjadi 36,2 juta kiloliter.

Kenaikan target volume konsumsi BBM ini dipastikan membuat anggaran subsidi BBM meningkat dari 128 triliun menjadi Rp132,1 triliun hingga akhir 2008. Angka ini sudah memperhitungkan harga BBM naik sebesar 28,7 persen.

Kepala Pusat Informasi Perekonomian Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) H Agussalim Husain SE, mengatakan rancangan awal alokasi subsidi dalam APBN 2008 telah menjunjung prinsip berkeadilan. Subsidi energi sekitar Rp76 triliun. “Sekitar Rp53 triliun dinikmati orang kaya” ujarnya.

Di sisi lain, program untuk masyarakat miskin seperti bantuan/perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UMK hanya Rp70 triliun. Akibat kenaikan harga BBM, subsidi energi membengkak menjadi Rp265 triliun. Sebanyak Rp185 triliun di antaranya dinikmati orang kaya.

Jika tidak dipangkas, subsidi BBM dan listrik mencapai Rp 300 triliun pada tahun 2009. Artinya, kita harus mengeluarkan Rp727.6 miliar per hari untuk menyangga harga BBM dan subsidi listrik. Dengan pengurangan subsidi BBM sekalipun menjadi Rp201 triliun untuk subsidi energi masih ada subsidi Rp550 miliar per hari untuk hal itu.

Dana yang bisa dihemat lebih baik bila gunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif misalnya membangun sekolah, irigasi,  infrastruktur, dan sebagainya. Alternatif lain sebenarnya telah dilakukan.

Penerimaan negara dari sektor migas menerima ‘windfall’ dari harga minyak tinggi sebesar Rp41 triliun, PPh Migas Rp53,6 triliun menjadi Rp61,4 triliun, PNBP Migas Rp182 triliun menjadi Rp216 triliun. Belanja risiko fiskal dari volume BBM dan Harga ICP ($100 per barrel) sudah disisihkan dan akan digunakan Rp8,3 triliun.

Di sektor non migas, juga telah dilakukan optimalisasi penerimaan hingga Rp20 triliun. Penerbitan surat berharga negara bertambah menjadi Rp157 triliun. Intensifikasi penjualan aset dari eks penerima BLBI telah dilakukan.

Pemerintah juga telah menunda belanja barang mengikat K/L sekitar 10%, termasuk belanja perjalanan dinas, penghematan penggunaan dan biaya listrik, air,  telepon, dan belanja langganan daya dan jasa lainnya (bisa menghemat 30 triliun). Tetapi itu semua belum cukup.

Jika ketidak-seimbangan terus terjadi, dikhawatirkan program pengurangan kemiskinan akan terganggu. Untuk menjaga program pengentasan kemiskinan tetap berjalan, maka pemerintah melaksanakan tiga klaster program pengentasan kemiskinan.

Klater pertama adalah pemberian bantuan perlindungan sosial kelompok sasaran sebanyak 19,1 juta rumah tangga sasaran(penerima Raskin, PKH, BOS, Jamkesmas) termasuk layanan khusus bagi 3,9 juta rumah tangga sangat miskin.

Klaster kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Program ini tergabung dlm PNPM. Fokusnya pada 5.720 kecamatan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat  (BLM) sebesar Rp3 miliarar/kecamatan/ tahun.

klaster ketiga adalah pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Sasarannya masyarakat miskin, hampir miskin dan tidak mampu namun memiliki kemampuan berhubungan dengan lembaga keuangan formal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kreditnya
diarahkan untuk kredit Rp5 juta ke bawah.

Untuk pemberian BLT, Agussalim mengakui banyak penolakan dari masyarakat. Salah satu alasannya adalah tidak efektif mengurangi kemiskinan. Untuk itu diperlukan adanya data dan informasi secara akurat berkaitan dengan kebijakan pengurangan subsidi BBM.

Salah satu hal yang perlu diketahui adalah pemberian BLT tidak mengurangi jam kerja. BLT juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hasil penelitian, dana BLT umumnya digunakan membeli beras dan minyak tanah.

SEKRETARIS Provinsi Sulawesi Barat, HM Arsyad Hafid, mengemukakan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin sangat membantu masyarakat. Beban warga akibat kenaikan harga BBM dapat dikurangi.

“Yang perlu dipikirkan sekarang adalah percepatannya sampai ke masyarakat. Diperlukan adanya keterlibatan stakeholder dan database. Badan Infokom Sulbar sebagai salah satu stakeholder harus melakukan koordinasi ke intansi terkait,” katanya usai pembukaan pembekalan sosialisasi dana BLT di Mamuju, Senin, 30 Juni.

Jika database dan penyaluran BLT tepat sasaran, kata Arsyad Hafid, maka akan membawa dampak yang positif terhadap masyarakat. Penyaluran dana BLT harus tanpa perantara. Badan Infokom juga harus melakukan koordinasi secara vertikal dan operasional.

Jika koordinasi, administrasi dan database yang akurat tercapai dengan baik, maka masyarakat akan menilai positif. Hak masyarakat bisa sampai tepat waktu dan tepat sasaran.

Kepala Badan Informasi Komunikasi dan PDE Sulbar, Muhtar Belo, mengatakan, Badan Infokom Sulbar menjadi perpanjangan tangan Depkominfo dalam penyebaran percepatan informasi kepada masyarakat. Informasi mengenai BLT ini akan melibatkan semua unsur terkait, termasuk LSM, PT Pos Indonesia, BPS, dan tokoh masyarakat, dan media.

Salah satu kegiatan yang dilakukan memberikan pembekalan terhadap beberapa stake holder untuk menyosialisasiakn  BLT dengan menghadirkan beberapa narasumber, baik dari Depkominfo maupun dari instansi terkait seperti PT Pos Indonesia maupun BPS.

” Kami juga telah melakukan interaksi dengan warga melalui TVRI Sulbar dan radio dalam rangka percepatan penyebarluasan informasi. Cukup banyak masyarakat yang merespon untuk memperjelas seperti apa pemberian BLT itu,” tuturnya.

Sosialisasi juga akan dilakukan melalui kegiatan media tradisional. Ini dinilainya cukup efektif untuk disosialiasikan di daerah lain. Tatap muka dengan masyarakat juga akan dilakukan dengan menghadirkan narasumber yang mengerti tentang BLT.

Dana BLT tahun 2008 telah disalurkan di Sulawesi Barat pertama kali di Kabupaten Mamuju, Rabu, 4 Juni lalu. Penyalurannya berlangsung tertib tanpa antrian panjang atau saling berdesak-desakan seperti pembagian BLT sebelumnya.

Selain dibuat lebih nyaman dengan menyediakan tenda, kursi, dan air minum, penerima BLT yang tergolong berusia lanjut disiapkan loket khusus. Pembayaran dana yang dilakukan di Kantor Pos Cabang Mamuju juga relatif lebih cepat karena petugas hanya memotong kupon dan memberikan uang yang telah disiapkan.

Kendala memang masih ditemukan pada pembayaran hari pertama itu. Masih banyak warga yang kembali ke rumahnya tanpa membawa uang tunai Rp300 ribu karena tidak memahami prosedur pengambilan dana.

Hasna, salah seorang warga Dusun Tambi, Kelurahan Mamunyu, Mamuju datang ke kantor pos berbekal kartu penerima BLT dan KTP. Namun, nama yang tertera pada kartu BLT tersebut adalah Ramang. Wanita ini mengaku, nama yang tertera di kartu itu adalah nama suaminya yang sedang melaut.

Safaruddin, salah seorang warga penerima BLT mengaku sangat bersyukur dengan adanya BLT. “Uang yang diberikan Rp300 ribu. Ini cukup membantu untuk belanja orang di rumah. Harga barang-barang naik,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s