Wacana

Penyuapan rakyat

Benarkah Pemerintah Suap Rakyat Melalui BLT?

Pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) menuai kontroversi dari berbagai kalangan. BLT ini dinilai hanya membuat masyarakat selalu meminta dan menjatuhkan harga diri masyarakat. Pendapat yang paling ekstrim bahkan menilai pemberian BLT itu merupakan bentuk suap pemerintah kepada rakyat.

Pakar ekonomi, Revrisond Baswir, secara tegas menyebut pemberian BLT itu merupakan bentuk penyuapan pemerintah kepada rakyat. Penyuapan melalui pemberian BLT melalui  kepada rakyat dengan harapan mengurangi resistensi penolakan terhadap kenaikan harga BBM dapat dikurangi.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada itu mengemukakan, harapan untuk mengurangi resistensi terhadap kebijakan menaikkan harga BBM telah terbaca dari awal. Pemberian BLT itu juga dinilainya kebijakan yang lucu. Kenaikan harga BBM yang bersifat permanen tetapi hanya ditanggulangi dengan kebijakan yang bersifat temporer.

Meskipun pemerintah mengatakan APBN defisit, dana untuk APBN bisa diambil dari sumber dana lainnya. Sumber dana yang dibagikan kepada masyarakat melalui program BLT juga bisa berasal dari mana saja, baik dari APBN maupun sumber anggaran lainnya.

“Lepas dari semua itu, APBN memang tidak bermasalah. Karena itu, keputusan menaikkan harga BBM sebenarnya tidak layak dilakukan,” tegasnya.

Kebijakan menaikkan harga BBM, kata dia, hanya karena pemerintah ingin melepas harga BBM ke pasar. Meski hal itu tidak secara cepat akan menjadikan setara dengan harga di pasar internasional, hasilnya sama saja, makin memberatkan rakyat.

Revrisond Baswir menegaskan, secara ekonomi sebenarnya tidak ada masalah dengan kenaikan harga minyak di pasaran internasional. “Hanya saja secara ekonomi politis menjadi berbeda,” ujarnya.

Adanya tekanan pihak asing membuat Pemerintah Indonesia,  terpaksa mengambil kebijakan yang tidak populer dan banyak ditentang rakyatnya sendiri. Gelombang aksi demonstrasi pun terus bermunculan di mana-mana.

“APA sudah sinting Pak Badu?” tukas Umar. “Anak-anak, wanita hamil, dan orang tua sakit saat gotong royong disuruh mengangkat beban sama berat dengan orang yang bertubuh kuat!”

“Begitulah tafsir Pak Badu untuk pemerataan memikul beban!” sambut Amir. “Maklum, meski cuma pemimpin desa, Pak Badu suka bergaya seperti pemimpin nasional!”

“Gaya pemimpin nasional apaan?” kejar Umar.

“Kenaikan harga BBM dunia kian tidak terkendali, dua hari lalu sudah tembus 135 dolar Amerika Serikat per barel!” jelas Amir. “Jika kenaikan itu berlanjut, subsidi BBM di APBN tetap membengkak sekalipun harga BBM dalam negeri dinaikkan! Lalu, bantalan buat kaum miskin yang disiapkan juga kandas karena inflasi bawaan barang-barang impor berpacu dengan inflasi akibat kenaikan harga BBM! Alhasil, usaha pemerintah meringankan APBN dan beban kaum miskin tidak berarti banyak! Sebab, subsidi di APBN tetap membengkak dan bantuan ke si miskin tidak sesuai dengan tambahan beban baru yang harus dipikul! Lebih berat lagi beban warga masyarakat, dapat tambahan dua beban sekaligus, beban langsung kenaikan harga BBM, dan beban inflasi dua sisi–inflasi bawaan kenaikan harga BBM dan inflasi bawaan impor!”

“Itu pemerataan memikul beban! Bukan hanya dipikul pemerintah, tapi juga oleh seluruh warga bangsa!” tegas Umar. “Dengan itu terwujud slogan ‘bersama kita bisa’ berbagi derita!'”

“Tapi pemerataan dalam arti berbagi derita, tidak mungkin terjadi!” timpal Amir. “Kelompok mampu dengan beban baru itu tidak terasa sehingga tidak akan sampai ikut menderita! Sebaliknya kalangan kurang mampu, tambahan dua beban baru itu akan membuatnya langsung menderita dua kali lipat! Inilah yang perlu dipahami para pembuat kebijakan–tidak ada pemerataan memikul beban! Hanya kelompok kurang mampu yang memikul semua beban itu, hingga deritanya dua kali lipat!”

“Maksudmu, beban APBN akan tetap berat meski menaikkan harga BBM, sedang akibatnya warga sekarat yang dibantu tetap sekarat, sedang warga lapisan atasnya yang sebelum tidak sekarat malah jadi ikut sekarat?” kejar Umar.

“Begitulah jadinya! Sedang kelompok mampu, tidak terpengaruh sama sekali dengan kenaikan harga kebutuhan pokok ataupun inflasi!” tegas Amir. “Jadi, praktek pemerataan beban yang dilakukan pemerintah tidak beda dengan yang dilakukan Pak Badu itu–yang kuat dan yang lemah diberi beban sama berat!”

“Tapi beban kelompok mampu secara khusus kan sudah dipikulkan pada harga pertamax yang tidak disubsidi?” potong Umar.

“Itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan pukulan yang dirasakan kelompok kurang mampu dari dampak simultan kenaikan harga BBM!” tegas Amir. “Beban yang harus dipikul si kuat hanya dari perbedaan harga pertamax itu, amat ringan! Hingga secara nyata, si kuat mengangkat beban amat ringan, sedang si lemah diberi beban terlalu berat untuk dipikulnya! Itulah gaya pemerataan beban yang ditiru Pak Badu!”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s