Hot News

Pemerintah Andalkan Tiga Klaster

Pemerintah Andalkan Tiga Klaster

SBY Minta Warga Tidak Panik

Oleh: Sultan Rakib-Harifuddin (Harian Fajar Makassar)


MAMUJU– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui, saat ini memang masih banyak rakyat Indonesia yang belum sejahtera dan akan makin terpuruk dengan meroketnya harga pangan dan BBM dunia.
Menyiasati fenomena tidak menguntungkan itu, SBY mengemukakan bahwa pemerintahannya telah menyiapkan solusinya dalam tiga paket/program klaster.

Klaster pertama dalam bentuk bantuan perlindungan sosial yang bersifat langsung diberikan kepada keluarga tergolong miskin. “Bantuan yang diberikan berupa beras, BOS, Jamkesmas, BLT bersyarat, bantuan kaum Lansia dengan anggaran triliunan,” kata SBY pada kunjungan kerjanya di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa, 13 Mei.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang menjadi program klaster kedua diberikan ke desa-desa untuk membangun fasilitas lokal. Pembangunannya diserahkan kepada masyarakat dan jumlah desa penerima terus ditingkatkan setiap tahun.

PNPM yang diluncurkan 2007 lalu itu, kini telah menyasar 4.000 kecamatan dan tahun 2008 ditargetkan seluruh kecamatan di Indonesia, yakni 5.700 kecamatan telah memperolehnya dengan bantuan Rp3 miliar per kecamatan.

Klaster lainnya yang menjadi andalan SBY untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di tengah krisis energi dan pangan ini adalah Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Program ini pertama kali diluncurkan 5 November 2007 lalu.

“Jumlah usaha mikro seperti penjual pecel, bakso, dan usaha kecil lainnya di Indonesia jutaan. Padahal, agar usahanya dapat bertumbuh, hanya membutuhkan dana sekitar Rp1 juta atau Rp10 juta. Dengan program ini, pemerintah memberikan keringanan,” katanya.

Untuk menyukseskan program KUR ini, pemerintah telah mengeluarkan dana Rp1,4 triliun untuk dijaminkan ke bank penyelenggara KUR. Tujuannya, agar masyarakat yang membutuhkan kredit, tidak lagi menyiapkan agunan.

Karena itu, Presiden SBY meminta bank penyelenggara untuk menyalurkan dana kredit lebih luas, sehingga dana jaminannya dapat ditambah tahun 2009 mendatang.

SBY yang kemarin, mengenakan batik berwarna kuning keemasan, meyakini program KUR ini merupakan cara cerdas mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah daerah dan perbankan diminta memberikan bantuan dan bimbingan kepada masyarakat, sehingga usahanya dapat bertumbuh.

Khusus untuk Gubernur Sulbar dan pemerintah kabupaten yang ada, SBY meminta mereka membuat program dan rencana pembangunan lima tahunan yang dapat mengolah potensinya. Tetapi, program itu harus tepat dengan pengawasan yang baik tanpa penyimpangan dan korupsi.

Dia optimistis, Sulbar akan lebih maju lagi lima tahun mendatang. Dia juga mendukung upaya pemerintah daerah dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengolah formulasi percepatan pembangunan di Sulbar. Syaratnya, pemerintah dan seluruh masyarakat merubah tingkat kesejahteraannya.

“Kita tidak boleh pesimis dan mengangap krisis energi dan pangan ini musibah. Jika minyak dan gas yang ada di daerah ini diolah dengan baik, kita juga akan memiliki ketahanan energi meskipun harus menjadi bangsa yang hemat energi. Negara kita masih tergolong bangsa yang boros energi,” imbau SBY dalam kunjungan pertamanya ke Sulbar.

Pada kesempatan sama, Menkokesra Abu Rizal Bakrie, berjanji akan memberikan bantuan langsung masyarakat pada tahun 2008 ke Sulbar sebesar Rp69,01 miliar. Selain itu, juga akan disalurkan dana stimulan Rp750 juta untuk program pemberdayaan komunitas perumahan untuk dua kabupaten di Sulbar.

Jangan Panik

Sebelumnya, saat transit di ruang Galaktika Bandara Hasanuddin Mandai Maros, SBY meminta masyarakat, khususnya warga Sulsel untuk menerapkan pola hidup hemat. Selain itu, kepala negara juga meminta warga daerah ini untuk tidak panik menanggapi fenomena pasar.

“Pak Presiden berpesan kepada saya dan kepada seluruh masyarakat Sulsel untuk ikut berhemat, karena rencana kenaikan harga BBM tak bisa dihindari sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia,” ungkap Syahrul kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup sekira 30 menit dengan Presiden SBY di ruang Galaktika Bandara Hasanuddin, Selasa, 13 Mei 2008.

Kehadiran Presiden SBY di Bandara Hasanuddin kemarin memang hanya tergolong singkat. Maklum, dia hanya transit dalam rangka kunjungan kerja perdana ke Sulawesi Barat di Mamuju.

Selain penghematan BBM, SBY juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpancing atau terprovokasi kuota BBM akan habis. “Saya bersama Muspida Sulsel diminta untuk menjaga stabilitas di Sulsel, termasuk meminta kepada masyarakat untuk tidak panik dengan rencana kenaikan BBM bulan depan,” jelas Gubernur Syahrul.

Menurut Presiden seperti disampaikan Gubernur Syahrul, dengan pola hidup hemat, masyarakat bisa menghadapi kenaikan harga BBM sebagai dampak dari krisis global yang terjadi saat ini. Karena itu, SBY mewanti-wanti agar aparat pemerintahan dapat menjadi contoh dalam hal pola hidup hemat.

Bentuk hemat yang dimaksud presiden, lanjut Syahrul, adalah pemerintah harus menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. “Beliau (SBY) meminta kepada saya dan seluruh elemen pemerintahan di Sulsel untuk menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Jangan ada pemborosan, dan jangan tambah lagi derita rakyat,” ungkap gubernur.

Lantas bagaimana dengan pesawat helikopter yang saat ini sering digunakan Syahrul jika ada kunjungan kerja sekaitan dengan pesan SBY tersebut? Mantan Wakil Gubernur Sulsel ini mengatakan, bahwa helikopter tersebut penting bagi pemerintahan di Sulsel.

“Heli ini digunakan jika ada hal-hal penting dan bersifat darurat. Pengecualian, jika ada emergency bagi rakyat, tak ada hitungan-hitungan biaya. Harga mati saya harus tiba di lokasi kejadian bagaimanapun terpencilnya tempat di Sulsel. Kehadiran helikopter milik Erwin Aksa ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk bermewah-mewah,” tegas mantan bupati Gowa dua periode tersebut.

Pengawasan BLT

Sementara dari Jakarta dilaporkan, pemerintah akan melibatkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengawasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Pengawasan BLT, melibatkan BPKP. Beberapa pengawasan sampai ke daerah kita libatkan.

Tidak terlalu ribet karena disalurkan melalui kantor pos,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta di kantornya, kemarin.

Paskah menambahkan, jika diperbaiki, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) justru lebih sedikit dari data awal 19,1 juta. “Pemerintah tidak membuka pendaftaran baru. Kita punya estimasi bahwa ini tidak akan terjadi penambahan,” ujar Paskah.

Jangan Jangka Pendek Secara terpisah, Bank Indonesia (BI) meminta pemerintah tidak menyelesaikan permasalahan BBM secara jangka pendek. Tanpa solusi jangka panjang, masalah yang dihadapi saat ini akan berulang di tahun-tahun mendatang.

“Kalau jangka pendek akan selalu terjadi dilema antara kenaikan harga BBM dan besarnya subsidi. Ini akan berulang tahun depan. Kita harus segera menyusun penyelesaian jangka menengah dan panjang,” kata Deputi Gubernur BI Hartadi A. Sarwono dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, kemarin.

Hartadi menilai, harus ada upaya keras untuk meningkatkan lifting minyak. “Sehingga kalau harga minyak tinggi, kita bisa memanfaatkan potensi kenaikan harga. Kita harus mengeksplorasi minyak sebanyak mungkin,” kata Hartadi.

Solusi jangka panjang lainnya adalah pengembangan energi alternatif, terutama biofuel. Hartadi menilai, bahan baku biofuel seperti CPO, gula, dan jagung, semuanya bisa diproduksi Indonesia. “Tapi, sayang sekali kita tidak memiliki strategi mengembangkannya,” katanya.

Selain biofuel, juga banyak potensi energi alternatif lainnya seperti tenaga angin, matahari, dan gelombang laut. Hartadi berpendapat, saat ini memang sudah berakhir era minyak murah. Harga minyak bukan saja dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.

Namun, juga dipengaruhi oleh ekspektasi terhadap komoditas tersebut, karena minyak diperdagangkan pula seperti di pasar sekuritas. “Jadi harganya bisa dipermainkan,” katanya.

Lucunya, lanjut Hartadi, OPEC (organisasi negara-negara pengekspor minyak) tidak mau meningkatkan produksi, karena dianggap sudah sesuai dengan permintaan. “Ini bisa menjadi spekulasi di pasar,” katanya.

Ia menilai, stimulus fiskal saat ini masih terbelenggu oleh beban subsidi. “Bukan subsidi yang memberatkan, tapi besarnya subsidi. Apakah subsidi BBM dan listrik yang di atas Rp200 triliun bisa kita terima secara wajar,” kata dia. Hartadi berpendapat, subsidi harus direalokasikan ke sektor pangan.

One thought on “Pemerintah Andalkan Tiga Klaster

  1. Ping-balik: Stimulus » Pemerintah Andalkan Tiga Klaster

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s