Reportase

Millenium Development Goals

Pers-LSM Jangan “Selingkuh” dengan Pemerintah

TUJUAN Milenium Development Goals (MDGs) dapat terwujud pada tahun 2015 jika semua elemen masyarakat menjadi pengontrol berjalannya program pemerintah. Pers, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya tidak boleh berselingkuh dengan pemerintah tetapi menjadi kontrol sosial.

Duta Besar Khusus PBB untuk MDGs di Kawasan Asia dan Pasifik, Erna Witoelar mengatakan, monitoring program pemerintah harus dilakukan oleh media dan LSM lokal secara terus menerus dengan mengingatkan pemerintah agar tetap pada jalur mencapai tujuan MDGs. Menuju MDGs, bukan hanya melihat apa yang telah dicapai tetapi apa yang belum dicapai. “Tugas Pers dan LSM untuk selalu mengontrol apa yang belum dicapai,” tegasnya pada pertemuan Program Pemerintah untuk MDGs di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Mamuju , Jumat, 25 April 2008.

Erna mengemukakan, target MDGs itu sangat minim, yakni hanya sekadar orang tidak kelaparan. Tetapi pemerintah seharusnya dapat mendorong program agar rakyatnya dapat hidup layak dan sehat. Beberapa tujuan minimal MDgs yang harus dicapai pemerintah antara lain, anak-anak harus bersekolah sampai enam tahun, mengurangi ibu-ibu meninggal karena melahirkan, dan mengurangi separuh angka kemiskinan.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat saat ini dan dapat memperbesar angka kemiskinan adalah kenaikan harga dan ketahanan pangan. Masyarakat, kata Erna, harus kembali ke alam, mengkonsumsi makanan lokal, mengurangi penggunaan energi, dan menghilangkan ketergantungan pada produk impor. Ini akan menumbuhkan ketahanan masyarakat. Kenaikan harga pasti akan terjadi siapapun yang menjadi pemimpinnya.

Besarnya peranan pers dan LSM dalam mewujudkan tujuan MDGs juga dikemukakan aktivis perempuan, Zohra Andi Baso. Menurutnya, LSM dan pers tidak boleh “selingkuh” dengan bupati atau gubernur dan tetap melakukan kontrol kebijakan pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah.

Persatuan wartawan seperti PWI, AJI, PJI dan beberapa organisasi wartawan lainnya harus mendorong wartawan agar tidak menjadi jurnalis amplop dan senantiasa melakukan sorotan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro pada masyarakat miskin. Biasanya pada saat penyusunan APBD, program pro poor. Tetapi pada saat dilihat itemnya, hanya sekitar 10 persen yang benar-benar masuk pada program pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, menurut Bupati Mamuju, Suhardi Duka, LSM, pers, dan pemerintah harus bersama-sama dapat menciptakan kebijakan yang baik untuk masyarakat terutama pengentasan kemiskinan, sehingga kebijakan yang dilahirkan bukan kebijakan bupati, melainkan kebijakan semua masyarakat. Untuk mencapai tujuan MDGs, kekuatan lokal masyarakat harus dikembalikan.

Pembangunan di Mamuju, ujarnya, telah melibatkan masyarakat dengan mengembalikan kekuatan lokal. Kabupaten Mamuju memiliki Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan anggaran Rp10 miliar dan beberapa program lain di luar pendidikan dan kesehatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Kesenjangan antardaerah, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur masih terjadi. Kesenjangan disebabkan masih banyaknya pemerintah daerah, pengusaha, organisasi masyarakat dan sipil yang belum memahami adanya MDGs sebagai salah satu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atas hak-hak sosial dasarnya.

Sebagai implikasi desentralisasi pemerintahan daerah, visi pembangunan Mamuju tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2006-2010. Pembangunan lima tahun didasarkan pada gerbang maju yakni gerakan membangun mamuju menuju masyarakat maju dan mandiri. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut misi pembangunan kabupaten mamuju yang dikenal dengan komitmen lima menjadi pendukungnya.
Poin-poin dalam komitmen lima adalah komitmen peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pemerintahan bersih dan baik, pemantapan ibukota dan penataan wilayah, serta kepastian hukum dan rasa aman.
Suhardi Duka menyatakan, visi dan misi Mamuju bisa disandingkan dengan sasaran program monitoring tujuan pembangunan MDGs tahun 2015. Visi misi itu, yakni memberantas kemisinan dan kelaparan, mencapai pendidikan untuk semua, mendorong keseteraan jender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi hiv/aids, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, serta kemitraan global untuk pembangunan.
Beberapa program yang telah direalisasikan sebagai implementasi misi atau komitmen lima antara lain pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis bagi pasien pustu, puskesmas, dan perawatan kelas tiga rumah sakit.
Program lain yang terealisasi adalah pemberdayaan perempuan sebagai kader PKK dalam gelar Pemda Support posyandu. Distribusi 50 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan pedesaan serta program lainnya.
“Sedemikian strategisnya program MDGs, saya sangat berharap dan menekankan kepada seluruh peserta agar benar-benar dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam dialog ini. Saya tekankan ini karena saudara-saudara peserta inilah yang nantinya akan menjadi corong dalam mengadvokasi program ini di lingkungan kita masing-masing,” kuncinya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s