Hot News

Miskin, Tapi Sok Punya Fokker 28

Sulbar Rencanakan Beli Pesawat Fokker 28

KETERTINGGALAN, infrastruktur dasar perhubungan seperti jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum memadai, tak menyurutkan Pemerintah Provinsi Sulbar untuk bermimpi yang muluk-muluk. Baru-baru ini, provinsi termuda di Indonesia itu kembali mewacanakan pembelian pesawat Fokker 28. Anggaran yang dibutuhkan untuk mendatangkan pesawat berkapasitas penumpang 80 orang ini sekitar Rp18 miliar.

Rencana pengadaan pesawat komersil yang akan dikelola Pemprov Sulbar dan pihak Merpati Nusantara Airlines ini diungkapkan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh saat menggelar pertemuan dengan kalangan Perbankan dan Kadin, Jumat, 18 April 2008. Anwar menawari mereka untuk bekerjasama membeli pesawat Fokker 28 itu.

“Saya pernah melakukan pembicaraan dengan pihak Merpati. Pengadaan pesawat membutuhkan dana sekitar Rp18 miliar. Sulbar membutuhkan dukungan dari pihak perbankan atau Kadin untuk mendatangkan pesawat ini,” harap Anwar.

Jika Pemprov Sulbar mengoperasikan pesawat komersil itu, kata dia, maka akan menjadi pundi-pundi pendapatan asli daerah baru bagi provinsi paling bungsu itu. Bisnis penerbangan di Sulbar sangat cerah, dengan load faktor atau tingkat isian kursi pesawat yang telah beroperasi sebelumnya sering mencapai 100 persen.

Jika rencana pembelian pesawat berkapasitas penumpang 80 orang itu dapat direalisasikan, ujarnya, maka penerbangan yang akan dilayani adalah rute Makassar-Mamuju-Balikpapan. Maskapai penerbangan Merpati yang telah membuka rute Makassar-Mamuju akan dipercayakan menangani operasional penerbangan.

Rencana ini juga didukung dengan peningkatan fasilitas dan kapasitas Bandara Tampa Padang yang akan dikerjakan secara multi years hingga tahun 2009. Dengan bertambahnya traffic penerbangan ke Mamuju, Anwar berharap investor semakin berminat berinvestasi di Sulbar.

Rencana pembelian pesawat Fokker 28 itupun menuai kritikan dari berbagai kalangan. Pesawat senilai Rp18 miliar itu dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak. Pemprov harus mengkaji pertimbangan ekonomisnya secara mendalam.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arifin Nurdin, mengatakan, pengadaan pesawat baik untuk kepentingan Sulbar. Jika pengadaan pesawat murni oleh investor, maka lebih cepat lebih baik. Tetapi, jika dilakukan oleh pemprov, maka harus dikaji lebih mendalam dengan kenyataan jumlah APBD yang masih sangat minim.

“Pemprov harus realistis melihat apakah anggaran kita sudah memadai atau belum. Maskapai penerbangan besar saja, masih menggunakan sistem leasing atau sewa pesawat. Sementara kita, untuk membayai kebutuhan masyarakat saja masih ngos-ngosan , mau membeli pesawat. Investasi, biaya operasional, dan perawatan pesawat harus dikaji mendalam sebelum diwacanakan,” ujarnya.

Direktur Yayasan Karampuang, Aditya Ari Yudistira, mengatakan, rencana pembelian pesawat itu tidak mengutamakan kepentingan rakyat kecil. “Pesawat itu hanya dinikmati oleh pejabat, pengusaha, dan orang-orang kaya lainnya,” tegasnya, Senin, 21 April.

Padahal, kata dia, masih banyak rakyat Sulbar yang hidup di bawah garis kemiskinan dan harus segera mendapatkan prioritas pembangunan. Jalan-jalan utama ke kabupaten saja, masih banyak berupa jalan tanah. Masalah kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur seharusnya dimajukan terlebih dahulu sebelum berniat membeli pesawat.

Koordinator Jaringan Jurnalis Millenium Developement Goals (JJMDgs) Majene, Farhanuddin, mengatakan, wacana pembelian pesawat fokker dengan anggaran miliaran dilemparkan justru di saat masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses pelayanan dasar.

Salah seorang warga bahkan meregang nyawa hanya karena berstatus miskin, sehingga mendapat penolakan rumah sakit. “Daripada dana Rp18 miliar itu digunakan untuk membeli pesawat, lebih baik dana itu digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga tidak ada lagi warga yang “terbunuh” oleh kemiskinannya,” tegasnya.

Anggota DPRD Sulbar, Heince Demmabuttu, mengemukakan, rencana pembelian pesawat belum pas dengan kondisi perekonomian Sulbar saat ini. “Kalau perlu, subsidi tiket pesawat yang dilakukan saat ini, dihapuskan saja. Subsidi itu lebih banyak dinikmati oleh pejabat. Subsidi sebaiknya pada hal-hal yang menyentuh masyarakat miskin,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s