kesehatan

Kemiskinan Mengantar Nyawa Pada Kematian

Kambacong, Potret Kemiskinan yang Harus Meregang Nyawa

Ini sebuah ironi di negeri yang kaya raya. Nasib keluarga miskin (gakin) selalu terlupakan hingga harus meregang nyawa dalam kemiskinanannya. Seperti yang dialami salah seorang pasien gakin, Kambacong. Dia seorang pria tua berumur 59 tahun, warga Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, tetapi dilarikan ke RSUD Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Statusnya sebagai warga Majene, tetapi dirawat di kabupaten tetangga, membuat pria ini mendapat penolakan saat meminta bantuan ke apotek RSUD Polewali dan PMI. Sungguh sebuah tragedi kemanusiaan yang kembali melanda sebuah strata sosial yang memiliki nama, “MISKIN”.

Setelah mendapatkan penolakan perawatan lanjutan, akhirnya Kambacong meregang nyawa dan akhirnya meninggal dunia di ruang ICU RSUD Polewali, Jumat, 18 April, dini hari. Dia berpulang ke Sang Pencipta yang telah memberinya pilihan kemiskinan, setelah 17 hari sekarat dan terlunta-lunta.

Dokter bedah RSUD Polewali, dr Arif dan dr Erry Yunus membenarkan kematian Kambacong, warga Dusun Leppangan, Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kambacong meninggal dunia diduga karena komplikasi berbagai penyakit yang menyerang organ dalamnya.

Kambacong masuk ke ruang perawatan RSUD Polewali Mandar setelah didiagnosa menderita penyakit lambung bocor atau perforasi gaster dan usus turun terjepit atau sliding hernia incacerata. “Saat pertama masuk ke rumah sakit, sebenarnya sakit Kambacong sudah sangat parah. Makanya saya heran pasien miskin yang sudah parah masih ditolak diberi bantuan,” kata Arif, miris.

Warga MISKIN itu masuk RSUD Polewali 1 April 2008 lalu dalam keadaan kritis. Ketika masuk ke RSUD Polewali, dokter bedah langsung melakukan operasi terhadap Kambacong. Tapi untuk biaya pengobatan dan bantuan darah, keluarga korban terpaksa mengemis ke pihak RSUD dan PMI.

Operasi kedua Kambacong kemudian dilakukan Kamis, 3 April 2008. Selanjutnya operasi ketiga, Senin, 14 April 2008. Arif sebelumnya mengatakan, biaya untuk operasi kedua dan ketiga terpaksa ditalangi lewat bantuan dokter bedah. Rumah sakit tak mau lagi menanggung biaya operasi dan pengobatannya.

Selama tiga kali pasien Kambacong menjalani operasi, keluarga korban sudah dua kali ditolak pihak PMI saat meminta bantuan darah. Keluarga korban juga berkali-kali ditolak apotek RSUD untuk memberi bantuan obat. Padahal, Kambacong telah mengantongi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) PT Askes.

SJP PT Askeskin Kambacong terbit tanggal 3 April 2008 dengan Nomor SJP 000.000.0023676. Tapi SPJ PT Askeskin tidak diakui. Informasi yang disampaikan Arif, SPJ PT Askeskin Kambacong tidak diakui karena diterbitkan di Kabupaten Majene, bukan di Kabupaten Polewali Mandar.

Sekretaris Kabupaten Majene, Rizal Sirajuddin, sebelumnya telah berjanji akan memberikan bantuan kepada Kambacong untuk pembiayaan pengobatan di RSUD Polewali. Janji ini disampaikan Rizal, Kamis, 17 April, dini hari usai penutupan MTQ II Sulbar di Lapangan Gaswon Wonomulyo. Janji itu kembali disampaikan Kamis malam.

Ketua Komisi C DPRD Majene, M Rusbi Hamid, juga berjanji akan memperjuangkan nasib Kambacong dan meminta pemerintah mau mengulurkan bantuan. Janji yang sama disampaikan direktur RSUD Majene dr Subaedah. “Tolong disampaikan kepada dokternya. Bukti-bukti pembayaran Kambacong dikumpulkan lalu diserahkan ke RSUD Majene. Nanti RSUD Majene yang menagih ke pemkab,” kata Subaedah kepada via telepon.

Sayang, upaya dan janji itu tidak berguna lagi. Nyawa Kambacong sudah tidak tertolong. Ia mengembuskan nafas terakhir setelah tak mampu bertahan bersama ketidakberdayaan dan kemiskinannya. Semoga Sang Pencipta memberikan kelapangan kepadanya dan mau membuka pintu hati orang-orang yang selama ini telah dibutakan mata dan hatinya oleh kusamnya lembaran dan gemerincing rupiah.

Semoga di kemudian hari, tidak ada lagi Kambacong-kambacong lain yang harus meregang nyawa sia-sia dalam rumah sakit karena mendapat penolakan perawatan yang seharusnya dia peroleh, meskipun terlahir sebagai orang papa.

Saling Tuding

Direktur RSUD Polewali, dr Ayyub Ali tampaknya gerah juga dengan pemberitaan tentang pasien miskin asal Majene, Kambacong yang disebutkan telah ditelantarkan.Ayyub menyatakan, rumah sakit harus berpedoman pada standar prosedur pelayanan pasien yang masuk, terutama keluarga miskin. Ini katanya, terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan.

“Kami, sama sekali tidak menelantarkan dan tidak ada niat membeda-bedakan pasien. Semua orang perlu mengetahui kalau ada prosedur standar yang harus dipedomani,” jelasnya seusai pertemuan membahas pembentukan pusat pelatihan klinik primer (PPK) di Klinik Suci, Wonomulyo, Minggu 20 April kemarin.

Ayyub mengklarifikasi tudingan yang menyebutkan dia menutup akses terhadap penderita lambung bocor dan usus terlipat tersebut. Menurut dia, operasi yang dilakukan dr Arif Maricar menggunakan fasilitas RSUD Polewali.

“Ruang operasi dan peralatan yang digunakan, bukan milik siapa-siapa. Itu milik rumah sakit,” tambahnya. Soal pelayanan surat keterangan tidak mampu alias SKTM yang dimiliki Kambacong, menurut Ayyub, RSUD Majene menolak memberi jaminan dengan alasan nama Kambacong tidak terdaftar dalam ‘database’ peserta
Askeskin Majene.

Kendati begitu katanya, rumah sakit tetap memberi perhatian dengan meminta jaminan Pemkab Majene membiayai warganya. Yang menjadi masalah, Pemkab Majene belum menganggarkan biaya khusus untuk pasien keluarga miskin yang tidak atau belum terdaftar di Askes.

Ayyub berdalih juga bahwa obat yang dibutuhkan pasien telah tersedia di apotik RSUD. Tapi semuanya obat generik. Persoalannya, dokter merekomendasikan obat yang hanya tersedia di apotik pelengkap Siamasei yang tidak lain milik para dokter.

Tragedi kemanusiaan yang dialami Kambacong ini telah mengundang kecaman dari Jaringan Jurnalis MDGs (JJM) Polewali Mandar dan Majene. JJM menilai pihak RSUD Polewali harus bertanggungjawab.

Koordinator JJM Polewali Mandar, Muannas, mengemukakan, rumah sakit seharusnya tetap menjamin kebutuhan obat pasien dan biayanya bisa ditagih belakangan. Paling tidak, pihak rumah sakit dapat menagih biaya pengobatan yang telah dikeluarkan ke pemkab asal pasien, jika domisili dijadikan alasan. Apalagi Kambacong telah memiliki SKTM dan rujukan SJP PT Askes.

“Kan tidak menutup kemungkinan ada dermawan yang akan menanggung biaya pasien. Bukan justru mempermasalahkan asal usulnya sebagai orang miskin dari luar Polewali Mandar, karena pasien dalam kondisi darurat dan membutuhkan obat,” kata Muannas.

Koordinator JJM Majene, Farhanuddin, juga berpendapat sama. Keduanya menilai, bukan hanya RSUD yang harus bertanggungjawab, tapi pihak PMI harus ikut pula bertanggungjawab. Hanya karena persoalan biaya darah yang tidak mampu dibayar keluarga pasien, yang jumlahnya sekitar Rp105 ribu per kantong darah, sehingga bantuan darah tidak diberikan ke pasien Kambacong.

“Saya kira pihak RSUD dan PMI harus dipertanyakan fungsi sosialnya,” tegas Muannas.
Muannas dan Farhan tidak hanya menyesalkan kejadian tersebut. Keduanya mengatakan, JJM bertekad mengadukan pihak RSUD dan PMI ke LBH Kesehatan agar persoalan yang sama kepada gakin lainnya tidak terulang di masa mendatang.

“Kami akan melaporkan hal ini ke LBH Kesehatan di Jakarta,” janji Farhan.
JJM Sulbar juga mengusulkan agar dilakukan MoU antar setiap kabupaten dalam penanganan pasien gakin lintas kabupaten di Sulbar. Soalnya, tidak semua rumah sakit di tingkat kabupaten bisa menangani pasien berpenyakit tertentu.

Adi Ahsan Mandra, Direktur Lembaga Pemberdayaan Hak Azazi Manusia (LP-HAM) Sulbar juga mendesak pemkab dua kabupaten, untuk segera membangun pola kerja sama lintas wilayah. “Ini satu bentuk kelalaian dua pemerintah kabupaten. Janji-janji tentang layanan kesehatan yang gratis ternyata hanya sambal-kecap semata saat kampanye. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa, kami menilai tragedi ini sebagai pelanggaran etika sosial di bidang kesehatan,” ujar Adi Ahsan.

Meninggalnya pasien miskin asal Majene itu di RSUD Polewali Mandar menimbulkan reaksi berupa kecaman dari berbagai kalangan. Ratusan mahasiswa dari HMI, PMII, KPM-PM dan Unasman menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Polewali Mandar dan RSUD Polewali. Mereka mendesak, agar Direktur RSUD Polewali Mandar, dr Ayyub Ali dicopot dari jabatannya.

Ketika berada di RSUD Polewali, akitivis HMI sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan. Kejadian itu bermula saat mahasiswa mendesak dr Ayyub menemui mereka di depan pintu gerbang RSUD. Merasa kesal karena lama menunggu, mahasiswa kemudian memaksa masuk ke halaman RSUD sambil menggotong keranda mayat.

Polisi yang mengawal mahasiswa kemudian berusaha merampas keranda mayat, sehingga terjadi aksi saling dorong. Beruntung kejadian ini tidak berlangsung lama. Sekitar sejam menunggu, dr Ayyub kemudian menemui pengunjuk rasa. Dalam pernyataan sikapnya, HMI mendesak pelayanan kesehatan ditingkatkan, dan komersialisasi RSUD Polewali dihentikan. Desakan tidak hanya itu saja. Mereka juga mendesak dr Ayyub mundur dari jabatannya sebagai direktur RSUD.

Usai mendengar pernyataan sikap pengunjuk rasa, dr Ayyub memberikan jawaban. Dia mengatakan, sebagai direktur RSUD, dirinya tidak pernah menolak menangani Kambacong. Buktinya Kambacong tetap dirawat di RSUD Polewali dan sudah tiga kali menjalani operasi.

Menurutnya, fasilitas yang digunakan dalam operasi adalah fasilitas RSUD termasuk dokter yang menanganinya adalah dokter pemerintah. Ia juga tidak sependapat jika biaya pasien Kambacong ditanggung oleh dokter bedah. “Saya tidak tahu, apakah dokter bedah yang salah atau wartawannya yang keliru,” tuding dr Ayyub.

Perwakilan PMII dan KPM-PM, Ahmad Zaky dan Tamrin M, mengungkapkan, tragedi kemanusiaan itu terjadi karena dua hal utama. Pertama, pasien Kambacong bukan warga Polewali Mandar sehingga SKTM-nya ditolak serta tergolong orang miskin.

Ini membuktikan pihak RSUD Polewali yang dipimpin dr Ayyub Ali tidak peduli terhadap kelangsungan hidup orang miskin. Kasus ini, menurutnya, hanya sebagian kecil yang terungkap di RSUD Polewali. Pelayanan yang kurang maksimal kepada pasien, sehingga ditengarai banyak gakin yang masuk RSUD tidak tertangani dengan baik.

Diskriminasi pelayanan di RSUD merupakan kasus kesekian kalinya terjadi terhadap orang miskin. Pelayanan RSUD yang humanis tidak terjadi sebagainama mestinya. RSUD justru menjadi ladang komersialisasi dan tidak mengedepankan pelayanan masyarakat.

Bahkan mereka menilai, penghargaan di bidang kesehatan berupa Satya Mandala Bakti Husada yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu kepada Pemkab Polewali Mandar, menjadi tidak berarti dengan tragedi kemanusiaan Kambacong.

DPRD Polewali diminta segera mengambil tindakan dengan mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati, Ali Baal untuk mencopot direktur RSUD Polewali. Dr Ayyub dianggap paling bertanggung jawab dalam kasus meninggalnya pasien keluarga miskin itu.

Ketua DPRD Polewali Mandar Hasan Sulur, Wakil Ketua DPRD Bustamin Badolo, Ketua Komisi C Abdullah Tato, Ketua BK Alimuddin Lidda, Ketua Fraksi PKS M Said Sidar, Mujahid, Hasan Bado dan Abubakar Kadir ketika menerima mahasiswa, mengaku sangat menyesalkan terjadinya kasus ini.

Hasan Sulur menegaskan, meninggalnya pasien keluarga miskin akibat penolakan rumah sakit, membuktikan manajemen RSUD Polewali perlu dibenahi. DPRD akan memanggil pihak RSUD untuk menjelaskan alasan keengganan mereka melayani pasien miskin.

Alimuddin Lidda juga menilai pelayanan RSUD Polewali perlu dibenahi. Banyak laporan yang masuk ke Dewan terkait kinerja RSUD Polewali. Sebenarnya, kata Alimuddin, Dewan telah mengeluarkan tiga kali rekomendasi kepada pihak eksekutif terkait kinerja RSUD, tetapi tidak pernah ditanggapi secara serius oleh bupati.

“Ini yang disesalkan, sikap eksekutif yang tidak pernah menanggapi rekomendasi dari Dewan untuk memperbaiki manajemen RSUD Polewali,” kata Alimuddin, kesal.

Said Sidar dan Hasan Bado juga sepakat dengan perwakilan mahasiswa agar Dewan mengeluarkan rekomendasi pencopotan Direktur RSUD Polewali, dr Ayyub Ali. Direktur RSUD Polewali, kata Said Sidar, akhir-akhir ini terlalu sibuk mengurusi urusan di luar kewenangannya sebagai orang pertama di rumah sakit. “Akhir-akhir ini direktur sibuk mengurusi bisnis dan pilkada,” terang Said Sidar.

Hasan Bado juga mengungkapkan, sudah saatnya ada sikap tegas dengan mengeluarkan rekomendasi pencopotan direktur RSUD Polewali.

Usai berdialog dengan anggota dewan, ratusan mahasiswa gabungan Unasman, PMII dan KPM-PM kemudian mengumpulkan sumbangan dana untuk kotak amal bagi RSUD Polewali yang tidak mempunyai dana melayani orang miskin. Dana sumbangan yang terkumpul sebanyak Rp416 ribu. Dana ini kemudian diserahkan mahasiswa ke pihak RSUD Polewali.

Bantahan juga ditunjukkan Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Polewali Mandar Cabang Polewali Mandar, dr Atjo Manaf. Dia juga membantah bahwa pihaknya telah menolak memberikan bantuan darah pasien gakin, Kambacong.

Menurutnya, saat keluarga Kambacong meminta bantuan darah, stok darah di UTD kosong. Selain itu, kata dia, secara administrasi, permohonan bantuan darah dari keluarga Kambacong juga tidak lengkap. Pada lampiran permohonan bantuan darah pasien Kambacong, tidak dilampiri kartu Askeskin dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Pada surat permohonan itu hanya disertai Surat Jaminan Pelayanan (SJP) PT Askes. SJP PT Askes yang dimiliki Kambacong juga tidak tertera nomor SJP. Yang tertera dalam SJP tersebut hanya Nomor Kartu Askeskin yaitu 000 000 00 23676. Seharusnya, nomor SJP ada.

Pihak yang seharusnya menulis SJP, kata Atjo Manaf, adalah rumah sakit. Tetapi pihak RSUD tidak mencantumkan SJP, sehingga UTD berkesimpulan SJP itu tidak diakui oleh RSUD Polewali. Kekurangan lainnya, SJP PT Askes Kambacong hanya ditulis tangan. Padahal biasanya, SJP PT Askes diketik rapi. Pada surat permohonan pasien Kambacong juga tidak tertera tulisan “Cyto” yang berarti perlu segera.

“Sebenarnya persoalan utama bukan karena tidak ada uangnya atau persoalan administrasi, tapi kebetulan stok darah di UTD sedang habis,” kata Atjo Manaf.

Atjo Manaf menjelaskan, pada tanggal 13 April, keluarga Kambacong datang ke UTD meminta bantuan darah. Tapi stok darah, khususnya darah A, habis. Maka, UTD memerintahkan keluarga Kambacong mendonorkan darahnya. Karena keluarga Kambacong takut mendonorkan darahnya, sehingga diminta keluarganya yang lain.

Sehari menunggu, keluarga Kambacong tak kunjung datang mendonorkan darahnya. Kemudian pada tanggal 14 April, dokter bedah RSUD bersama keluarga Kambacong datang memberitahukan bahwa keperluan darah tersebut bersifat Cyto atau perlu segera. Dokter bedah juga telah bersedia menjamin pelayanan darah Kambacong. Akhirnya pada saat itu, UTD memberikan bantuan darah kepada Kambacong.

Keterangan berbeda diungkapkan dokter bedah RSUD Polewali, dr Arif. Ia mengemukakan, setelah bersedia menjamin pelayanan darah kepada Kambacong, UTD PMI akhirnya memberikan bantuan darah. Darah tersebut dibeli oleh keluarga Kambacong atas nama dr Arif.

Berdasarkan kuitansi pembayaran UTD PMI Polewali Nomor 011 tanggal 18 April 2008, tertulis telah menerima uang dari dr Arif Marica sebesar Rp220 ribu untuk pembayaran biaya pengganti pengolahan darah. Kuitansi itu ditandatangani Ida Adriani.

Kemudian, Selasa, 15 April 2008, dr Arif kembali mengeluarkan surat pernyataan bersedia bertanggungjawab atas kebutuhan darah Kambacong. Dalam surat tersebut disebutkan “pihak RS tidak mau menanggung.”
Surat tersebut keluar karena UTD PMI Polewali tidak menanggung permintaan darah perorangan.

Sementara pada rilis Atjo Manaf, disebutkan, UTD PMI Polewali tidak melayani permintaan darah perorangan, tapi hanya melayani permintaan dari unit pelayanan kesehatan yang membutuhkan. “Khusus untuk RSUD Polewali, ada kesepakatan antara pelaksana tugas administrasi Jamkesmas di RSUD Polewali dengan petugas UTD Polewali. Bila ada permintaan darah dari RSUD Polewali bagi peserta miskin harus ada nomor SJP dari RSUD Polewali, baru diperlakukan sebagai peserta miskin,” urai Atjo Manaf dalam rilisnya.

Di hadapan wartawan saat ditemui di kantornya, Atjo Manaf menjelaskan, salah satu kekurangan RSUD Polewali karena tidak mengakui Kambacong sebagai pasien miskin. Indikatornya, SJP PT Askeskin tidak diberi nomor.

Staf PT Askes Polewali Mandar, dr Ali, yang dikonfirmasi terkait keberadaan Kartu Askes Kambacong, mengungkapkan, Kambacong bukan peserta askeskin. Alasannya, nomor kartu askes yang tertera pada SJP Kambacong bertuliskan 000 000 0023676. Padahal nomor kartu askes hanya memiliki lima digit angka nol di depan dan delapan digit angka bukan nol di deret belakang.

Sementara di SJP Kambacong tertera delapan digit angka nol di depan, dan lima digit angka bukan nol di deret belakang. “Kemungkinan itu adalah nomor SKTM,” kata dr Ali. Dia juga menduga SJP PT Askes Kambacong tidak terbit di Kabupaten Polewali Mandar, tapi terbit di Majene.

3 thoughts on “Kemiskinan Mengantar Nyawa Pada Kematian

  1. Memang menyedihkan dinegeri yang katanya kaya raya, tetapi masyarakatnya hanya sekedar untuk mndapatkan jaminan kesehatan saja susah. Padahal sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kalau sudah begini akhirnya kita berfikir pragmatis saja, mending untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal murah dan gratis, kita nikahi saja dokter atau perawat! gimana anas setuju?!!

  2. mungkinsosialisme yang menjadi solusi bagi rakyat polman yang ditimpah encana yang tak kunjung selesai, dengan kekuasaan ada di tangan rakyat menjadi jalan keluarnya, denagn kepemimpinan para feodal takkan menyelesaikan sebuah masalah di daerah kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s