Komunitas

Politik Diskriminasi

‘Itu sebutan politik era kolonial’

Sebagai keturunan etnis Tionghoa, Hasan Karman merasa prihatin. Sebab, sejak penjajahan Belanda hingga era reformasi istilah pribumi dan nonpribumi masih melekat.

Profesi advokat bukan berarti harus melulu berkutat pada urusan hukum. Jika merasa mampu dan mempunyai banyak waktu luang berbagai bidang bisa ditekuni, apakah itu sebagai pelaku bisnis, politikus maupun aktivis sosial untuk kepentingan masyarakat.

Begitulah kira-kira prinsip hidup Hasan Karman, senior partner pada Kantor Hukum Rah&Partner dan Kantor Paten Ambrosius International Patent. Pengacara ini ingin mewujudkan pembauran etnis di Tanah Air secara utuh.

Meski kesibukan sebagai advokat cukup padat dalam menangani keperdataan, hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan pembicara masalah hukum di berbagai seminar, namun waktu untuk berbisnis, berpolitik dan kegiatan kemasyarakatan tetap dijalankan tanpa harus mengorbankan kepentingan lainnya.

Saat ini dia tercatat sebagai pengurus pusat Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) yang tengah sibuk mengatur strategi dalam menghadapi Pemilu 2009.

Begitu juga aktivitas kemasyarakatan yang digelutinya. Sebagai Wakil Ketua Perkumpulan Masyarakat Singkawang dan Sekitarnya (Permasis), Hasan bersama pengurus lainnya getol melakukan kampanye asimilasi etnis guna menghapus istilah nonpribumi bagi keturunan Tionghoa.

Yang tidak kalah menarik adalah beragam bidang bisnis yang digelutinya, mulai dari makanan, batu bata putih sampai penyiaran. Sebagian dari usahanya bermula dari hobi.

Bidang makanan, misalnya, lantaran gemar mencicipi masakan, Hasan membuka usaha restoran. Kini dua gerai rumah makan yang diberi nama Bong berdiri di kawasan Sunter dan Kelapa Gading.

Sedangkan kesenangannya bermain frekuensi sejak remaja disalurkan melalui radio swasta niaga Omega.

“Saran saya, jika ada peluang bisnis pada hobi yang kita tekuni, jangan disia-siakan. Apalagi menghasilkan finansial [uang],” paparnya.

Lantas bagaimana dengan bisnis batu bata, apakah juga dilatarbelakangi hobi mengoleksi material bangunan?

“Ya, nggak lah. Ini murni bisnis, tidak ada hubungan dengan hobi. Prinsipnya, begitu melihat peluang dan bisa menguntungkan, ya… saya sikat,” tegasnya.

Bisnis batu bata itu menelan investasi sekitar US$5 juta dan digarap melalui PT Prima Rezeki Pertiwi (PT PRP) dengan membangun pabrik batu bata putih (autoclaved light concrete) pada 2003 di Rangkas Bitung, Banten.

Bukan tanpa alasan berinvestasi bata putih. Hasan melihat pertumbuhan bisnis properti begitu pesat sejak pascakrisis, di mana pembangunan gedung dan perumahan sejak 2001 terus meningkat. Sementara jumlah produsen batu bata sedikit.

Bukan coba-coba

Pengusaha itu menepis anggapan bahwa bisnisnya hanya coba-coba. Sebaliknya dia merasa yakin lima tahun ke depan kebutuhan bata terus meningkat. Meski begitu jumlah produksi tetap belum mampu menutupi permintaan. Apalagi produsennya masih sedikit. Saat ini, termasuk dirinya, baru ada empat pengusaha yang menggeluti bidang tersebut.

Dua tahun sejak mulai berproduksi, dia sudah menerima pesanan bata putih sebanyak 150.000 m3 per tahun. Diharapkan untuk dua tahun ke depan produksinya diprediksi mencapai 400.000 m3 sampai 500.000 m3 per tahun, mengingat permintaan terus berdatangan.

Tapi kenapa bata putih? Material itu kini menjadi tren bagi proyek pembangunan gedung bertingkat dan perumahan mewah. Selain beratnya ringan, tahan panas, dan kedap suara, kualitasnya lebih baik dibandingkan batu bata merah.

“Karena itu perbandingan harganya pun jauh. Batu bata merah sekitar Rp125.000 per m3, sedangkan bata putih saya jual mulai Rp450.000 sampai Rp500.000 per m3. Tergantung ukurannya,” jelas Hasan.

Bila volume pesanan tidak menurun, dalam empat tahun investasinya akan kembali.

Sebagai keturunan etnis Tionghoa, Hasan merasa prihatin sebab sejak penjajahan Belanda hingga era reformasi istilah pribumi dan non-pribumi masih melekat. Jika tidak segera dirumuskan solusinya, dan menjadi tanggung jawab bersama, maka rencana pembauran akan sia-sia.

“Perbedaan jarak akan terus meruncing. Sebutan itu merupakan politik kolonial Belanda, tujuannya memecah belah. Padahal, kalau kita mau jujur, wali penyebar agama Islam di negeri ini ada diantaranya keturunan Tionghoa.”

Dia tidak sependapat bila kehidupan etnis minoritas dikatakan eksklusif, berkelompok dan tidak membaur. Secara harafiah, keturunan Tionghoa mendambakan asimilasi, hidup rukun bersama penduduk lainnya.

Tapi karena ada penekanan psikologis dari sebagian masyarakat, dimana pengaruh politik ‘belah bambu’ kolonial Belanda belum pupus dari generasi ke generasi, maka mau tidak mau mereka akhirnya hidup di lingkungannya sendiri.

“Cuma kapan keinginan itu terwujud. Saya akui, memang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Perlu waktu. Apalagi di era Orde Baru, perbedaan itu dipelihara selama 30 tahun,” paparnya.

Melalui Permasis dia ingin mewujudkan pembauran melalui pendekatan budaya, sosial, dan kebersamaan di berbagai aspek. Salah satunya adalah buku tentang pembauran etnis Tionghoa Singkawang (Kalbar) dengan penduduk setempat yang tengah ditulis.

“Terus terang, meski saya terlahir dari keturunan Tionghoa, tapi saya tidak merasa sebagai orang China. Saya putra Indonesia, begitu juga anak-anak saya,” tegasnya.

Cap etnis Tionghoa atau keturunan China harus dihilangkan. Sikap diskriminasi sudah tidak perlu lagi dipelihara. Yang mesti dijunjung tinggi adalah kebersamaan, saling menghormati, dan berbaur satu sama lain.

Cap buruk

Dia memuji sikap pemerintahan mantan presiden Abdurrahman Wahid yang menghapuskan cap buruk itu. Pemerintahan sekarang pun jauh lebih baik, dimana keturunan Tionghoa sudah banyak menjadi pegawai negeri, polisi, tentara, bupati, dan bahkan menteri.

“Contohnya Kwik Kwan Gie, pernah jadi menteri. Lalu Basuki Tjahaja Purnama alias A Hok, kini menjabat Bupati Belitung Timur. Dua tokoh etnis itu merupakan hasil nyata era reformasi,” ungkap Hasan.

Pada dasarnya keturunan Tionghoa sama seperti halnya masyarakat lain, mampu menjadi warga negara yang baik. Hanya saja kesempatan seperti itu tidak pernah ada di masa Orde Baru. Justru yang terjadi pengkotak-kotakan etnis dan penajaman diskriminasi.

“Saya sedih, ketika di SMA dan perguruan tinggi mulai merasakan ketidakadilan itu. Saya tersisih dari pergaulan hanya karena mata saya sipit dan kulit putih. Padahal ketika masih kecil hampir tidak pernah merasakan perbedaan, saya berbaur dengan anak-anak setempat.”

Agar hal itu tidak terulang kembali, dia menyekolahkan anak-anaknya pada institusi pendidikan yang anti-diskriminasi, serta memberi pengertian tentang pembauran dalam arti yang luas kepada keluarganya.

“Ini penting sekali. Terutama dorongan psikologis agar anak-anak tidak sedih atau kecewa jika di tengah pergaulan mendapat sikap diskriminasi dari seseorang atau kelompok yang masih memelihara cap buruk itu,” katanya.

Hasan juga menyesali tindakan massa yang cenderung berbau rasial jika ada peristiwa kriminal yang dilakukan keturunan Tionghoa. Fenomena itu sebagai bukti nyata bahwa sebagian masyarakat masih mewarisi budaya diskriminasi kolonial Belanda.

Mestinya, menurut dia, tindakan itu tidak perlu terjadi mengingat pelaku kriminal itu adalah manusia yang mempunyai banyak kekurangan. Seperti halnya anggota masyarakat pada umumnya, berbuat kesalahan karena emosi berlebihan.

Tapi kenapa jika pelakunya dari etnis minoritas, tindakan rasialis begitu cepat tersulut. Massa memusuhi anggota etnis lainnya, yang dianggap turut bertanggung jawab atas dosa satu orang. Sikap yang tidak adil dan kurang bijaksana.

Melihat fakta tersebut dia meminta pemerintah agar melibatkan banyak tokoh masyarakat guna meredam tindakan rasialis, sekaligus menghapus sikap yang tidak bertanggung jawab.

Sangat tidak adil, di satu sisi keturunan Tionghoa ingin membaur, di sisi lain masih ada sikap diskriminatif dan rasialis dari anggota kelompok masyarakat.

Sudah saatnya perilaku semacam itu dihilangkan. Adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan komponen masyarakat untuk mengkampanyekan asimilasi, serta menjadikan pembauran sebagai ideologi bangsa.

3 thoughts on “Politik Diskriminasi

  1. Kapan kita mengatakan kita semua adalah bangsa Indonesia, tanpa menyebut etnis?!. Dan lagi pula, mengapa harus ada istilah nonpri dan pri? mereka adalah bangsa Indonesia seperti saya yang etnis Batak. Mari kita bangun Indonesia bersama-sama, mari kita hilangkan sebutan etnis kalau hanya dipakai untuk diskriminasi.

  2. mungkin perlu di Update bahwa sejak Desember 2007 Bpk. Hasan Karman Telah menjabat Sebagai Wali Kota Singkawang dan tidak lagi aktif sebagai wakil ketua di Permasis.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s