Komunitas

Asimilasi Etnis Tionghoa

Statement Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada komunitas Tionghoa agar lebih berbaur dan hidup rukun damai dengan warga sekitar cukup penting dan sangat relevan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.

Ketika menyampaikan pidato pada perayaan Imlek Nasional di JJC Senayan Jakarta, SBY juga minta mereka tidak lagi membuat jarak dengan WNI dan bersifat eksklusif (head line Waspada, 18-02-2008 ). Penegasan Presiden itu cukup beralasan, karena fenomena menunjukkan asimilasi atau pembauran belum sepenuhnya terlaksana secara riil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Padahal, kran untuk persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan telah dibuka lebar oleh pemerintah pasca reformasi yang melanda negeri ini.

Kalau kita telisik historical background eksistensi komunitas Tionghoa di negeri ini, terdapat  stigma atau citra negatif yang melekat pada mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Stigma tersebut terjadi pada masa perjuangan pergerakan merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda maupun Jepang. Sebagian dari etnis Tionghoa pada saat itu ikut serta menjadi alat penjajah, seperti Poh Antui. Fakta sejarah menjelaskan Poh An Tui sebagai tentera sewaan terkenal arogan bahkan lebih kejam dari penjajah. Sebagai alat penjajah mereka semena-mena memperlakukan rakyat Indonesia yang melakukan aksi perjuangan melawan penjajah, seperti penganiayaan, penindasan dan sebagainya. Padahal,  pada awalnya mereka datang ke Indonesia untuk mengadu nasib, dan mencari nafkah di negeri ini.

Citra negatif tersebut kembali terulang pada pemerintahan Orde Lama, ketika Presiden Soekarno menyatakan perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Tentu saja pernyataan itu ditujukan kepada hegemoni Amerika Serikat dengan sekutunya NATO. Untuk mewujudkan impiannya melawan hegemoni negara adi kuasa tersebut, Soekarno melakukan lobi dengan China dan Korea Utara. Terbentuklah poros Jakarta-Peking dan Hanoi.

Dengan terjalinnya hubungan erat antara Indonesia dengan China membuat etnik Tionghoa yang berada di Indonesia merasa di atas angin. Kondisi tersebut semakin melebar ketika Partai Komunis Indonesia mewarnai kehidupan politik dan pemerintahan. Hal ini dimanfaatkan oleh etnik China bergabung dan menjadi onderbouw PKI dalam wadah Baperki (Badan Pembendaharaan Komunis Indonesia). Harmoninya hubungan PKI dengan etnik Tionghoa tercermin dari duduknya beberapa etnik China seperti Oei Tje Tat, SH menjadi menteri dalam kabinet. Sebagai onderbouw PKI Baperki berfungsi sebagai donasi bagi PKI melakukan berbagai aktivitasnya termasuk melakukan makar dengan Gerakan 30 September. Seiring dengan penumpasan G.30.S di bawah komando Pangkostrad Mayjen Soeharto, PKI dan seluruh onder-bouwnya termasuk Baperki dibubarkan dan dilarang di seluruh antero tanah air, membuat kiprah etnik Tionghoa semakin redup.

Mengingat citra negatif komunitas Tionghoa pada masa Orde Lama, maka pemerintah Orde Baru melakukan pengawasan ketat, dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengekang kebebasan mereka, terutama masalah kewarganegaraan. Seperti mewajibkan mereka memperoleh SBKRI, dan menabukan budaya China dipergelarkan, seperti barongsai. Selain itu, nama pribadi yang berkonotasi China harus diganti dengan nama Indonesia. Kebijakan inilah dianggap mereka diskriminatif. Agar mereka mempunyai sense of belonging (rasa memiliki) terhadap bangsa dan tanah air dalam bingkai NKRI, pemerintah Orde Baru mencanangkan assimilisi atau pembauran yang diawali dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah yang sebelumnya dikhususkan bagi etnik Tionghoa dicampur-baurkan dengan WNI. Selain itu untuk mengintegrasikan wawasan kebangsaan agar cinta tanah air, pemerintah telah membentuk wadah Bakom PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Komunikasi Bangsa). Akan tetapi secara faktual proses asimilasi tersebut belum sepenuhnya teraktualisasi dengan optimal. Belum optimalnya aktialisasi proses pembauran disebabkan beberapa faktor :

Pertama: Kebijakan pemerintahan Orde Baru yang memberlakukan diskriminatif dengan waktu relatif cukup panjang selama 32 tahun, terutama dalam hal kewarganegaraan. Sulit dan berbelit-belitnya memperoleh kewarganegaran Indonesia menyebabkan adanya rasa skeptis dan apriori dari kalangan mereka. Adanya rasa tertekan, dan kecurigaan dari peribumi, mereka mengisolir diri.

Kedua: Kesalahan yang dilakukan oknum pejabat pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang memberi kemudahan privilege serta perlindungan kepada mereka. Seperti dalam pelayanan proses kredit di lembaga perbankan maupun di lembaga pemerintah lainnya. Dengan iming-iming sejumlah uang pelicin, mereka dapat memperoleh kredit dalam jumlah besar.Padahal tidak sesuai dengan nilai jaminan yang diajukan. Dampaknya ketika mereka tidak dapat melunaskan utangnya, bahkan kabur yang tidak diketahui keberadaannya mengakibatkan negara sangat dirugikan. Demikian juga perizinan dalam dunia usaha. Banyak dari kalangan mereka yang mengabaikan perizinan bahkan usaha illegal leluasa dilakukan, akibat mendapat backing dari oknum-oknum tertentu.

Ketiga: Adanya kebijakan pemerintah yang sangat menguntungkan mereka, seperti memindahkan sekolah negeri dari tengah kota ke daerah pinggiran, sedangkan sekolah Tionghoa berdiri megah di tengah kota, yang menimbulkan kemacetan bila pelajar mau masuk dan ke luar sekolah. Namun hal ini tidak menjadi persoalan, dan dibiarkan berlanjut. Ulah dari pada kebijakan dan oknum-oknum yang memprotek etnik Tionghoa ini melahirkan diskriminatif, bagi WNI, seolah-olah mereka warga kelas satu sedangkan pribumi sebagai warga kelas dua di negerinya sendiri. Demikian pula pembangunan perumahan kelas menengah keatas karena harganya cukup mahal, rumah tersebut akhirnya jatuh ke tangan etnik Tionghoa yang rata-rata tingkat ekonominya jauh melampaui WNI pribumi.

Keempat: Faktor bahasa merupakan hal yang cukup signifikan dalam mengaktualisasikan asimilasi. Kenyataan yang terjadi dalam pergaulan sehari-hari etnis Tionghoa terutama yang bermukim di daerah perbatasan dengan jiran tetangga Malaysia dan Singapura seperti Sumatera Utara, dan Kalimantan setiap harinya mereka masih menggunakan bahasa Mandarin yang kental dalam berkomunikasi sesamanya. Bahkan mereka tidak segan-segan berbahasa Mandarin di dalam pesawat udara, kapal laut, serta transportasi darat ( kereta api ) dan bus, kendatipun WNI pribumi lebih banyak berada di sana. Kenyataan ini terjadi kemungkinan karena dekatnya jarak dengan negara jiran tetangga tersebut, sehingga mereka dapat berpergian dalam waktu singkat ke negara yang mayoritas penduduknya berasal dari China. Kondisi ini sangat bertolak belakang dan jauh berbeda dengan etnik Tionghoa yang berada di Pulau Jawa. Mereka fasih berbahasa Jawa bahkan di Solo, penggunaan bahasanya jauh lebih halus dari wong Solo sendiri.

Eksklusif

Bertitik tolak dari ketiga faktor diatas membuat ekstensi etnis Tionghoa menjadi eksklusif. Mereka bersikap membuat jarak dengan warga sekitar. Perumahan tempat mereka bermukim sangat elegan berada dalam satu kompleks. Warga kompleks hanya ditempati etnis Tionghoa, dan dikawal petugas keamanan (Satpam) direkrut dari WNI. Kalaupun mereka bermukim di luar kompleks, rumah tersebut dihiasi pagar tembok permanen yang tinggi, sehingga kalau ada kejadian di dalam rumah tidak akan kelihatan dari luar. Demikian pula penggunaan kendaraan, umumnya mereka mempunyai kendaraan mewah keluaran terbaru yang berseliweran di jalan raya.

Dari aspek pembangunan ekonomi juga memperlihatkan mereka belum sepenuhnya mempunyai tanggung jawab. Di saat-saat pemerintah mendambakan investor, ternyata di kalangan mereka hengkang ke luar negeri menananamkan investor ke China, Hongkong, Korea dan Singapura. Demikian pula aspek kebersamaan. Misalnya dari pemberitaan media televisi, radio dan surat kabar, tatkala terjadinya bencana banjir di Jakarta, mereka mengungsi ke hotel berbintang, sementara warga pribumi tetap mempunyai rasa kebersamaan mengungsi di tempat yang aman serta dalam keadaan siaga. Kendatipun demikian tidak dipungkiri di kalangan mereka juga punya rasa nasionalisme dan kepedulian sosial yang tinggi seperti Perhimpunan INTI (Indonesia Tionghoa) untuk Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Dr. Indra Wahidin, perkumpulan sosial yang dikomandoi Vincent Wijaya dan Dr. Sofyan Tan dan lembaga sosial lainnya.

Nasionalisme

Guna menrealisasikan proses asimilasi sebagaimana yang diminta oleh Presiden, pemerintah dan seluruh komponen bangsa terutama komunitas Tionghoa agar menindak lanjutinya. Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mendasar agar tidak terjadi diskriminatif terhadap etnik Tionghoa seperti yang terjadi pada masa orde baru, melalui UU Nomor : 12 tahun 2006 tentang kewarga negaraan Subtansi UU tersebut telah menempatkan etnis Tionghoa sama dengan dan setara kedudukannya dengan WNI lainnya dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu pemerintah telah mensosialisasikan penerimaan masyarakat terhadap mereka, dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Kemudian agama Kong Hu Chu telah diakui negara.

Dalam aspek politik dan budaya juga diberikan kebeasan berekspresi untuk mendirikan partai politik (Partai Tionghoa Indonesia), serta dilegalkan menerbitkan surat kabar dan penerbitan lainnya yang beraksara Tionghoa. Ke depan yang sangat penting dilakukan adalah menumbuhkembangkan serta memupuk jiwa nasionalisme secara konsisten agar terpatri dalam hati sanubari komunitas Tionghoa, sehingga akan terbentuk sense of belonging, sense of responsibility dan sense of participation dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Jika hal tersebut dapat diaktualisasikan secara riil niscaya pembauran tidak akan menjadi persoalan lagi di negeri ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s