Hot News

News

Dishutbun Tangkap 61 Batang Eboni Ilegal

MAMUJU — Hutan mamuju masih menjadi surga bagi pembalak liar. Polisi hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Mamuju mengamankan 61 batang kayu eboni ilegal. Namun, penangkapan kayu yang dilindungi ini tidak berhasil menangkap pelakunya.

Kayu eboni ilegal ini ditangkap di atas dua buah perahu katinting sekitar pukul 19.00 Wita, Jumat, Februari saat beberapa petugas melakukan pengejaran di Sungai Sampaga. Minimnya peralatan yang dimiliki petugas, sehingga para pelaku yang membawa kapal bermuatan kayu ilegal itu berhasil melarikan diri.

Bukan hanya buruh pengangkut kayu eboni ilegal itu saja yang melarikan diri. Dua kapal katinting pengangkut eboni ilegal lainnya, juga berhasil kabur dari kejaran petugas. Kayu-kayu yang diangkut diduga dibuang ke laut.

“Kami sulit melakukan pengejaran. Kapal yang kami gunakan hanya memiliki satu mesin. Sementara katinting yang mereka gunakan, menggunakan dua mesin. Seandanya kami memiliki kapal speed, mungkin kami bisa mengejar sampai ke kapal induknya,” ungkap Kepala Satpol Hutan Dishutbun Mamuju, Djasman, Senin, 3 Maret.

Tidak tertangkapnya pelaku pembawa kayu ilegal, membuat aparat lag-lagi kesulitan mengungkap rantai penyelundupan kayu ilegal. Satu-satunya saksi yang akan dikorek keterangannya terkait kepemilikan kayu eboni ilegal tersebut adalah seorang warga bernama Bahtiar.

Pengakuan Bahtiar saat ditemui petugas, dia hanya bermaksud mengambil perahu katinting milik omnya yang digunakan untuk mengangkut kayu ilegal tersebut. Namun, pria itu mengaku tidak mengetahui pemilik ataupun penyewa perahu katinting itu.

“Kami telah beberapa kali menanyainya. Dia selalu bersumpah tidak mengetahui pemilik kayu itu. Tetapi kami masih akan terus menginterogasinya. Kemungkinan pemilik kayu bisa kami ketahui, jika kami terus mengorek keterangannya,” ujarnya.

Kayu eboni ilegal sebanyak 61 batang itu saat ini diamankan di Kantor Dishutbun Mamuju bersama empat mesin kapal dan dua kapal katinting yang digunakan. Djasman menuturkan, beberapa wilayah di Mamuju seperti Papalang, Keang, Batu Empat, dan Sampaga, masih rawan penyelundupan kayu ilegal.

Pengembalian Tunjangan Kuras Gaji Anggota Dewan

MAMUJU — Kantung gaji anggota DPRD Sulbar bakal terkuras dalam beberapa bulan ke depan. Ini setelah Sekretariat DPRD mengeluarkan nomor rekening khusus pengembalian dana tiga item tunjangan yang telah diambil anggota dewan.

Ketiga item tunjangan yang harus segera dikembalikan 35 anggota DPRD Sulbar itu adalah tunjangan komunikasi intensif, dana operasional pimpinan DPRD, dan kelebihan tunjangan perumahan. Dana yang harus dikembalikan anggota dewan, tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai Rp4,68 miliar.

Angka ini diperoleh dari perhitungan rapelan tunjangan komunikasi intensif (TKI) yang telah diterima 35 anggota dewan selama setahun sebesar Rp3,78 miliar, rapelan dana operasional Ketua DPRD R216 juta, rapelan dana operasional dua wakil Ketua DPRD Rp230,4 juta.

Pengembalian rapelan tunjangan yang sangat besar ini masih harus ditambah dengan tunjangan perumahan yang harus dikembalikan anggota dewan sebesar Rp457 juta. Tunjangan perumahan yang dinilai besar ini menjadi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sekretaris DPRD Sulbar, Muzakkir Kullase, telah mengirimi semua anggota dewan surat yang berisi permintaan agar pimpinan dan anggota dewan segera mengembalikan dana rapelan tunjangan, sejak Senin, 3 Maret. Pengembaliannya dana melalui nomor rekening yang telah dibuka di Bank Sulsel.

“Pimpinan dan anggota DPRD Sulbar dapat mengangsur atau menyerahkan kepada bendahara penerima setiap bulannya atau menyetor ke nomor rekening di Bank Sulsel. Ini tindak lanjut PP Nomor 21 tahun 2007 dan Keputusan Gubernur Sulbar,” katanya.

Surat Sekwan ini memberikan penegasan kepada anggota dewan yang selama ini berkelit belum dapat mengembalikan dana tunjangan karena belum ada aturan resmi mengenai tata cara pengembalian dana tunjangan.

PU Bayar Kontraktor Tidak Sesuai Kontrak

MAMUJU — Sorotan anggota Komisi III DPRD Sulbar, Kalvin Kalambo, terhadap proyek pembangunan jembatan Sungai Paiyang di Bonehau membuat gerah pemenang tender. CV Satria Pratama Nusantara sebagai kontraktor pelaksana bahkan menuding Dinas PU Sulbar tidak membayar sesuai kontrak.

Pelaksana proyek pembangunan jembatan Sungai Paiyang, Rahmat, mengatakan, proyek yang dibayarkan oleh Dinas PU untuk pekerjaan fisik hanya 90 persen. “seharusnya hanya denda keterlambatan saja yang dibayarkan sebesar lima persen dari nilai kontrak,” katanya di Kantor Biro Fajar Mamuju, Rabu, 5 Maret.

Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan pelaksana proyek melebihi volume kesepakatan kontrak. besi tulangan yang seharusnya menggunakan U 24 polos, diganti dengan besi U 25 ulir. Tanah timbunan pada kontrak seharusnya hanya 60 kubik, tetapi dilaksanakan menjadi 98 kubik.

Timbunan oprit sayap yang dikeluhkan Kalvin Kalambo, kata dia, tidak ada dalam kontrak. Pekerjaan yang dilakukan hanya pemasangan batu dengan volume 18 kubik dan volume seperti ini hanya untuk membuat sebagian kecil sayap. Untuk membuat sayap dibutuhkan batu sebanyak 120 kubik.

“Untuk merampungkan bangunan bawah, harus dianggarkan ulang. Timbunan seharusnya 300 kubik dan pemasangan batu 120 kubik. Timbunan tanah oprit sangat tinggi, yakni dua meter dan panjang 50 meter. Sorotan anggota dewan itu tidak benar,” tegasnya.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Sulbar, Muh Taufik, yang diokonfirmasi melalui ponselnya, mengakui hanya membayarkan realisasi proyek 90 persen. “Pekerjaan yang rampung hanya 90 persen dan terlambat. Makanya hanya dibayarkan sebesar 90 persen dan harus bayar denda,” tegasnya.

Legislator Mulai Kembalikan Rapelan Tunjangan

MAMUJU — Rapelan tunjagan mulai dikembalikan beberapa legilator DPRD Sulbar ke nomor rekening yang disediakan Sekretariat DPRD. Pengembalian ini setelah mereka menerima surat permintaan pengembalian dari Sekretaris DPRD Sulbar, Muzakkir Kullase.

Muzakkir menuturkan, pengembalian rapelan tunjangan dewan harus terlebih dahulu melalui kas DPRD Sulbar. “Setelah diterima oleh kas DPRD, kemudian ditransfer ke kas daerah. Transfer keuangan harus melalui bendahara ke bendahara. Kan, dana diterima oleh anggota dewan melalui bendahara DPRD, bukan dari bendahara daerah,” jelasnya, Rabu, 5 Maret.

Pengembalian rapelan tunjangan anggota dewan ke kas daerah, ujarnya, tidak dilakukan langsung oleh masing-masing legislator. Mekanisme seperti ini untuk menghindari penggunaan anggaran yang tidak bertanggungjawab.

Setiap anggota dewan akan menerima print out atau bukti transfer keuangan dari bendahara, setiap selesai membayarkan tunjangan. Pembayaran rapelan tunjangan harus diselesaikan anggota dewan satu bulan sebelum masa jabatannya berakhir tahun depan.

Pengembalian rapelan tunjangan ke kas daerah melalui bendahara DPRD Sulbar, sekaligus menjadi alat kontrol bagi Sekretariat DPRD. “Kami harus mengetahui tunjagan yang telah dikembalikan anggota dewan. Tidak mungkin, jika ada yang menanyakan tentang pengembalian itu, kami menjawab tidak tahu,” ujarnya.

Menjawab asumsi beberapa anggota dewan yang meragukan penggunaan rekening pengembalian dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu di sekretariat, Muzakir memberi jaminan. Menurutnya, semua catatan keuangan pengembalian rapelan anggota dewan akan terkontrol dengan baik.

PN Mamuju Dikuasai 800 Warga Matra

MAMUJU — Pengadilan Negeri (PN) Mamuju mendadak dibanjiri sedikitnya 800 warga Mamuju Utara (Matra), Rabu, 5 Februari. Mereka beramai-ramai datang mengikuti sidang perdata kasus tanah yang melibatkan dua perusahaan kelapa sawit raksasa di Matra.

Kedua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang digugat oleh warga Kecamatan Pasangkayu dan Baras, Mamuju Utara itu adalah PT Mamuang Grup Astra dan PT Widya Unggul Lestari. Warga menggugat perusahaan dengan tuduhan penyerobotan tanah yang dilakukan pihak perusahaan.

Namun, persidangan yang dibuka pukul 09.00 Wita, terpaksa ditunda hingga dua pekan kedepan atas permintaan Penasihat Hukum (PH) tergugat. Alasannya, pihak perusahaan menerima surat panggilan PN Mamuju Selasa, 4 Februari, sehingga belum dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.

Agung, kuasa pendamping warga yang dimintai tanggapannya oleh Ketua Majelis Hakim, Asra, mengatakan, harus menerima mekanisme hukum. “Kami telah memperkirakan sebelumnya bahwa pihak perusahaan tidak akan mengikuti persidangan hari ini,” tegasnya.

Rasa tidak puas sempat dilontarkan warga yang jauh-jauh menempuh perjalanan sekitar 300 kilometer ke kota Mamuju itu saat mengetahui sidang ditunda selama dua pekan. Warga yang umumnya berprofesi sebagai petani dan penggarap ini datang ke Mamuju menggunakan bus sewaan, pick up, jeep, dan tidak sedikit yang menggunakan sepeda motor.

Namun Agung terus mengobarkan semangat warga untuk kembali datang ke PN Mamuju dua pekan mendatang dengan jumlah yang lebih besar. “Kami akan datang ke sidang berikutnya dengan jumlah yang lebih besar. Sebenarnya hari ini kami datang bersama 1.400 warga lainnya. Tetapi sekitar 400 warga tidak sempat datang,” katanya berapi-api.

Pria yang kemarin menggunakan setelan safari berwarna merah itu berjanji akan memperjuangkan hak warga Mamuju Utara untuk memperoleh kembali lahan miliknya. Pemerintah, kata dia, harus memberikan tapal batas yang jelas antara tanah yang diberikan kepada perusahaan dan tanah milik masyarakat.

“Akibat adanya perluasan wilayah oleh perusahaan dan lahan milik warga diambil, ada warga yang akhirnya frustrasi. Seorang pria yang memiliki anak orang anak, memilih menebang semua pohon kakao dan gantung diri,” ungkapnya.

Aksi pendudukan PN Mamuju yang sempat membuat ruas jalan AP Pettarani yang di dalamnya juga terdapat rumah jabatan Wakil Gubernur Sulbar, harus ditutup oleh Polres Mamuju, berakhir damai. Kedatangan warga juga mendapat pengawalan yang ketat dari aparat Polres Mamuju.

422 Tenaga Kontrak Minta SK

MAMUJU — Sebanyak 422 orang tenaga kontrak di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sulbar menuntut SK pengangkatan. SK yang dituntut tersebut merupakan hasil pengumuman tahun 2006.
Tenaga kontrak yang tergabung dalam Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) Sulbar, menginginkan adanya kejelasan mengenai nasib mereka. Sebab, setelah pengumuman kelulusan, belum seorang pun di antara mereka yang menerima SK.
Ketua FPTT Sulbar, Mahyuddin, mengatakan sudah beberapa kali mereka menuntut kejelasan melalui Gubernur dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, namun belum ada realisasi tuntutan mereka.
“Teman-teman sudah beberapa kali menghadap ke Kepala BKD, bahkan kami sudah mendesak Gubernur. Hal ini sudah kami lakukan sekitar delapan bulan lamanya, namun semua usaha kami masih nihil,” kata Mahyuddin via telepon, Rabu, (5/3).
Hasil pengumuman tersebut, sambung Mahyuddin, merupakan seleksi tenaga kontrak formasi tahun 2006. Seleksi tersebut berdasarkan seberapa lama pengabdian tenaga kontrak.
“Kami hanya ingin kejelasan nasib, kalau memang masih sulit untuk menerbitkan SK untuk keseluruhan tenaga kontrak yang lulus, kami rela kalau BKD menerbitkan saja SK secara bertahap. Atau Bapak Gubernur dan Kepala BKD menjelaskan secara jujur mengenai kendala yang dihadapi sehingga kami tidak gusar dan terus bertanya-tanya mengenai kejelasan nasib kami,” kuncinya.
Menurut Kepala BKD Sulbar, Tahir Kuraisin, meski ada 422 honorer yang lulus, namun pihaknya hanya mengirim 414 berkas. Delapan berkas lainnya tidak dikirim dengan alasan honorer bersangkutan tidak pernah menjalankan tugas.
“Berdasarkan pertemuan dengan BKN (Badan Kepegawaian Nasional), hasil verifikasi berkas akan dikirim dalam waktu dekat, dan akan saya umumkan pada akhir bulan ini,” kata Tahir.
Ia juga pernah berjanji akan mengumumkan hasil verifikasi berkas CPNS 2006 dan pengangkatan CPNS 2007 di bulan Februari. Tapi hingga kini hasil verifikasi belum juga diumumkan.
Pada pengumuman verifikasi berkas CPNS 2006 tersebut akan tertera berapa honorer dinyatakan bersyarakat menjadi PNS dan yang tidak bersyarakat. Hanya saja, Tahir masih enggan menyebut berapa yang bersyarat, dan berapa yang tidak.

Padi Siap Panen Terendam Banjir

MAMUJU — Banjir akibat hujan yang terus mengguyur sejak 6 Maret, melanda beberapa wilayah di Mamuju. Ratusan hektare sawah dengan tanaman padi siap panen di Desa Toabo Kecamatan Papalang, Mamuju terendam banjir. Tanaman padi yang terendam banjir membuat warga terancam gagal panen.

Puluhan rumah warga juga terendam banjir akibat luapan Sungai Toabo yang mengalir ke wilayah pemukiman dan persawahan. Beberapa warga mulai mengungsi ke rumah beberapa kerabatnya untuk menghindari banjir yang meninggi.

Sejumlah warga mengaku takut, banjir besar akan datang ketika mereka sedang beristirahat. Apalagi hujan deras mulai turun sejak petang hingga pagi hari. Ketinggian air yang berwarna kecoklatan di pemukiman warga hingga Kamis, 6 Maret, telah mencapai pinggang orang dewasa.

Ternak dan barang warga Toabo, banyak yang hanyut terseret arus air dari sungai yang cukup besar. Habirah, nenek berusia 55 tahun yang tinggal di Desa Toabo, mengaku tidak berani meninggalkan rumahnya ketika warga lainnya mengungsi, karena takut melihat derasnya air yang meluap di Sungai Toabo.

Tetangga saya yang orang Bali, sudah mengungsi semua, waktu air tingginya sudah di lutut. Ada sekitar lima karung gabah saya yang hanyut dibawa arus. Banyak juga ayam yang saya tidak tahu dimana,” ungkapnya, saat ditemui sedang mengeringkan gabahnya yang tersisa di Jembatan Toabo.

Banjir yang juga merusak tanaman padi juga terjadi di Desa Topore Kecamatan Papalang, Mamuju. Warga terpaksa menunda rencananya untuk melakukan pemupukan padi yang telah berusia 1,5 bulan akibat banyaknya air yang merendam persawahan. Kerusakan tanaman padi dipastikan terjadi jika dalam beberapa hari air belum juga surut.

Persawahan di Topore sebenarnya memiliki jaringan irigasi semi teknis. Namun, beberapa warga mengeluhkan kondisi jaringan irigasi yang tidak berfungsi maksimal. Umar, salah seorang petani di Topore mengungkapkan, saluran irigasi posisinya lebih tinggi dari sawah.

“Air tidak mengalir dengan baik. Bahkan beberapa petani melubangi bagian bawah saluran agar air di sawah dapat keluar lebih cepat. Kami kesulitan memupuk padi kalau kondisinya begini. Beberapa hektare sudah pasti rusak karena belum juga dipupuk dan sudah ada yang membusuk karena airnya berlebihan,” tandasnya.

Banjir setinggi pinggang juga merendam tanaman padi warga yang baru berumur dua minggu di Desa Boda-boda Kecamatan Papalang. Herman, 65, mengaku merugi dan terpaksa harus menanam ulang bibit baru jika warga lainnya sepakat menanam ulang.

253 Desa Peroleh Dana PNPM Rp53,5 M

MAMUJU — Sebanyak 253 desa yang tersebar di 30 kecamatan dan lima kabupaten di Sulbar akan memperoleh dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Dana pusat yang dialokasikan untuk PNPM desa di Sulbar mencapai Rp53,5 miliar.

Sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO), alokasi dana untuk setiap kecamatan berkisar Rp1-3 miliar per tahun. Setiap desa memperoleh dana PNPM maksimal Rp350 juta. Dana PNPM ini diprioritaskan untuk desa tertinggal dan warga yang masih tergolong miskin.

Konsultan PNPM, Melky, mengatakan, sasaran kelompok adalah rumah tangga miskin, kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal pedesaan. “Sumber dana dari APBN sebesar Rp42,8 miliar dan APBD Rp10,7 miliar,” ungkapnya, Sabtu, 8 Maret.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Mulyadi Bintaha, mengemukakan, dana PNPM ini bertujuan sebagai sarana penyedia lapangan kerja dan pendapatan kelompok rakyat miskin. Semua warga diminta berpartisipasi dalam kegiatan yang telah disepakati.

Kegiatan berupa proyek pembangunan desa harus disepakati melalui tahapan musyawarah di tingkat dusun, desa dan kecamatan. Program pembangunan yang direncanakan dengan menggunakan dana PNPM, harus benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat. (k3)

Alokasi PNPM Sulbar 2008
Kabupaten Kecamatan Desa Warga Miskin Alokasi Dana
Polewali Mandar 8 80 65.296 Jiwa Rp17,7 M
Mamasa 6 62 28.436 Jiwa Rp9.7 M
Majene 6 33 54.620 Jiwa Rp10 M
Mamuju 6 53 33.620 Jiwa Rp10 M
Mamuju Utara 4 31 21.016 Jiwa Rp6 M
Jumlah: 30 Kecamatan 257 202.788 Jiwa Rp53,5 M
Sumber : Koordinator Provinsi PNPM Sulbar (k3)

Legislator Berebut Kuasai Mobil Komisi

MAMUJU — Bukan hanya anak kecil yang berebut mobil mainan. Mobil komisi di DPRD Sulbar pun menjadi barang rebutan anggota dewan. Beberapa legislator masih menguasai mobil rakyat itu kendati sudah tidak menjadi unsur pimpinan komisi.

Di sisi lain, beberapa legislator yang menjadi pimpinan komisi pasca kocok ulang dan merasa berhak menggunakan mobil komisi, mulai mempertanyakan penyerahannya. Salah satu komisi di DPRD Sulbar “kehilangan” mobil dinasnya karena dibawa serta legislator yang pindah komisi.

Anggota DPRD Sulbar, Masud Samal, yang sebelumnya merupakan salah satu pimpinan Komisi I dan diroling ke Komisi III menjadi anggota, mengaku akan tetap menggunakan mobil dinas itu. “Tidak ada aturan yang melarang anggota dewan menggunakan mobil komisi,” katanya, Rabu, 12 Maret.

Meskipun demikian, dia mengakui mobil komisi seharusnya dijadikan mobil pool yang dapat digunakan semua anggota di masing-masing komisi dan tidak dapat dikuasai secara pribadi. Mobil komisi selayaknya disimpan di sekretariat DPRD ketika tidak sedang digunakan untuk kepentingan dinas.

Legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga merasa keberatan dipindahkan ke Komisi III bidang pembangunan. Dia tetap bertahan di Komisi I dengan dalih masyarakat lebih membutuhkannya untuk tetap duduk di komisi bidang pemerintahan itu. Pemindahan dirinya ke Komisi III, juga baru diketahuinya dan tidak ada pemberitahuan fraksi sebelumnya.

Salah seorang unsur pimpinan komisi yang baru dan enggan disebutkan namanya, mengemukakan, mobil komisi seharusnya tidak dibawa serta ketika berpindah ke komisi lain. Pasalnya, dia merasa membutuhkan mobil komisi itu untuk kepentingan dinas.

“Jika mobil komisi ikut dibawa dan dikuasai di komisi barunya, komisi lain akhirnya kekurangan mobil dinas dan yang lainnya berlebih. Padahal, jatah mobil dinas komisi sudah ditetapkan dan dibagi rata,” tandasnya.

Diskoperindag Usir Pedagang Pasar Regional

MAMUJU — Ketidaknyamanan lagi-lagi harus dialami pedagang di pasar regional Mamuju yang kurang pembeli. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Mamuju mengusir pedagang dengan surat perintah pengosongan.

Surat yang dibuat Kepala Diskoperindag Mamuju, Ramli Abdullah memerintahkan pedagang yang menempati lahan di sebelah barat Pasar Regional harus segera bersiap-siap angkat kaki. Pengosongan lahan harus dilakukan paling lambat 15 Maret.

Perintah pengosongan oleh Ramli Abdullah ini menindaklanjuti surat dari PT Duta Indah Pratama Mamuju selaku pengembang Pasar Regional. Semua pedagang yang menempati sisi barat Pasar Regional dianggap pedagang liar yang harus segera ditertibkan.

Di atas lahan yang saat ini telah dibanguni kios milik pedagang, akan dibangun rumah toko Blok D sebanyak 26 unit. Surat perintah pengosongan lahan telah disebar ke semua pedagang sejak 12 Maret.

Mustari, salah seorang pedagang di Pasar Regional Mamuju merasa keberatan disebut pedagang liar. Pasalnya, pedagang telah diperintahkan menempati lahan tersebut. Selain itu, kata dia, sejumlah retribusi dan pajak telah dibayar selama menempati lahan di sisi barat pasar.

Merasa khawatir dengan perintah pengosongan lahan, sekitar 20 pedagang mengadukan nasib mereka yang terancam ke DPRD Mamuju, Kamis, 14 Maret. Pedagang meminta dewan meninjau kembali kesepakatan yang pernah dibuat oleh Pemkab Mamuju dan pihak pengembang.

Wakil Ketua DPRD Mamuju, Santa, berjanji akan menindaklanjuti pengaduan warga. Pertemuan yang akan digelar, hari ini, akan menghadirkan pihak eksekutif dan pengembang pasar.

“Sebutan pedagang liar oleh pengembang juga dapat menyinggung semua pedagang karena sebelumnya telah diizinkan untuk menempati lokasi itu. Pemerintah seharusnya memikirkan ganti rugi dan penempatan pedagang setelah adanya permintaan pengosongan,” tegasnya.

Tinggi, Angka Kematian Ibu Bersalin

MAJENE – Jumlah kematian ibu bersalin di Kabupaten Majene, menunjukkan peningkatan yang terbilang tinggi setiap tahun.
Data IBI cabang Majene, jumlah kematian ibu bersalin tahun 2007 sebanyak 12 kasus dan tahun 2008 sudah mencapai tiga kasus.

Artinya, rata-rata dalam satu bulan terdapat satu kasus kematian ibu bersalin. Padahal, tahun 2005 dan 2006 lalu, kasus kematian ibu bersalin yang ditemukan hanya enam kasus per tahun.

Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Majene, Sri Aryati mengemukakan, penyebab utama kematian ibu saat bersalin adalah ketika terjadi pendarahan dan lambat tertangani secara medis. “Lonjakan angka kematian ibu saat bersalin ini sangat memprihatinkan, karena dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan,” katanya saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Jumat, 14 Maret.

Data yang dihimpun IBI, ibu bersalin yang meninggal karena pendarahan terjadi saat bersalin di dukun dan tidak segera dilaporkan. Bidan Teladan se Sulsel tahun 1984 itu mengungkapkan, kasus dilaporkan ke petugas medis setelah parah, sehingga banyak ibu bersalin tidak tertolong lagi.

Untuk menurunkan tingkat kematian ibu bersalin, pihaknya berupaya terus membangun kemitraan antara bidan dengan dukun. Jumlah bidan di Majene saat ini sebanyak 84 orang dan dukun bersalin terlatih sebanyak 172 orang.

Meskipun jumlah bidan relatif mencukupi, namun pihaknya tidak akan menghilangkan fungsi dukun bersalin, tetapi akan dilatih dan diajarkan resiko tinggi ibu hamil dan kematiannya. Jalinan kemitraan dengan bidan dinilai perlu karena masyarakat umumnya masih memiliki kepercayaan tinggi terhadap dukun bersalin.

Sri mengemukakan, langkah awal memperkuat program kemitraan bidan dan dukun bersalin adalah melakukan studi banding ke Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Kabupaten ini merupakan percontohan Unicef tentang kemitraan dukun dan bidan.

Koordinator Divisi Advokasi Lembaga Pemberdayaan Manusia (LP–HAM) Sulawesi Barat, Asmanuddin, meminta pemerintah kabupaten lebih serius memperhatikan kasus kematian ibu bersalin. “Melahirkan dengan selamat adalah hak setiap warga, baik yang berekonomi mampu maupun tidak,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s