kesehatan

Kondisi Kesehatan Sulbar 2007

Jadikan Kesehatan Investasi Pembangunan Manusia

 

LAYAKNYA pembangunan infrastruktur dan aset lainnya, kesehatan masyarakat seharusnya dijadikan investasi pembangunan manusia. Masyarakat yang sehat dalam suatu wilayah, sangat menunjang perbaikan perekenomian.

Betapa tidak, peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kesehatan masyarakat juga memiliki andil yang besar dalam penurunan angka kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat dilaporkan telah mengalami penurunan kendati belum signifikan, yakni hanya berkisar 1,47 persen. Penduduk Sulbar tahun 2006 tercatat sebanyak 1.070.475 jiwa dan 191.300 jiwa di antaranya tergolong miskin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar yang diadopsi Pemprov Sulbar dalam penyusunan KUA 2008, jumlah penduduk miskin turun sekitar 1.400 jiwa pada tahun 2007 menjadi 189.900 jiwa. Di sisi lain, pemprov menargetkan penurunan angka kemiskinan tahun 2011 hingga 50 persen.

Artinya, pemerintah masih berutang menurunkan angka kemiskinan 48,53 persen. Pertumbuhan penduduk, baik melalui kelahiran atau perpindahan dari daerah lain juga harus diwaspadai dan menjadi pertimbangan utama menggenjot penurunan angka kemiskinan.

Salah satu kendala yang dihadapi menurunkan angka kemiskinan penduduk dengan meningkatkan derajat kesehatan adalah faktor geografis dan transformasi informasi di daerah miskin. Masih banyak daerah yang sulit terjangkau transportasi, sehingga aksesibilitas masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sangat rendah.

Ini bisa dibuktikan dengan mewabahnya penyakit campak di perkampungan Suku Bunggu di Kecamatan Bambalamotu, yang merupakan suku terasing Mamuju Utara, awal Februari lalu. Sebanyak 33 balita terserang penyakit dan 12 anak diduga meninggal akibat penyakit ini. Petugas kesehatan pun tidak mengetahui pasti musabab meninggalnya anak itu.

Pasalnya, penyakit ini mulai menyerang pertengahan Januari dan baru dilaporkan ke petugas kesehatan dua pekan kemudian. KLB campak endemik karena minimnya informasi penyakit dan sulitnya menjangkau sarana kesehatan. Mereka harus berjalan kaki sejauh sembilan kilometer dengan medan yang sulit.

Kasus campak tahun 2006 tercatat 1.033 kasus dan hingga awal Agustus 2007, 315 kasus. Kasus yang terjadi di Bambalamotu seharusnya menjadi pelajaran buat pemerintah meningkatkan konsentrasi pengawasan kesehatan masyarakat yang bermukim di daerah pedalaman.

Penyakit lain yang selalu ada di masyarakat seperti gizi buruk, malaria, demam berdarah, atau diare juga sangat meresahkan. Kasus gizi buruk di Sulbar masih berkisar 20-30 persen dari jumlah anak usia balita. Kasus gizi buruk sebenarnya bukan masalah baru. Penyakit ini hampir terjadi tiap tahun dan menandakan penanganan dari hulu ke ke hilir belum optimal.

Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan balita, seperti ISPA, dan diare, lebih sering terjadi pada penduduk miskin. Jumlah penderita penyakit ISPA di Mamuju, tertinggi dibanding penyakit lain dan terus mengalami peningkatan setiap tahun.

Kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yang tercatat tahun 2005 hanya sebanyak 4.669 penderita. Angka kasus melonjak tajam tahun 2006, yakni 24.994 penderita dan semakin meningkat di tahun 2007 menjadi 31.468 penderita. Penyakit diare, pun tak kalah memprihatinkan. Dari 15.453 kasus tahun 2006, meningkat menjadi 18.577 pada tahun 2007.

Belum lagi kasus flu burung yang disebabkan virus Avian Influenza dan dikhawatirkan menular dari unggas ke manusia. Mengerikan memang, melihat banyaknya penyakit mematikan yang rentan menyerang warga.

Perilaku hidup masyarakat yang kurang memperhatikan faktor kesehatan lingkungan juga menjadi pemicu semakin rawannya serangan penyakit. Beberapa hunian masyarakat belum memiliki akses air layak konsumsi, dan sanitasi dasar yang sehat.

Keterbatasan dana operasional memang masih menjadi kendala klasik memenuhi harapan masyarakat memeroleh pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pemprov Sulbar mengalokasikan dana kesehatan pada APBD 2007 hanya Rp6,7 miliar dan Pemkab Mamuju Rp18 miliar untuk program kesehatan gratis.

Harapan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, sepenuhnya diletakkan ke pemerintah. Hidup mati pasien semoga tidak lagi ditentukan secarik kertas keterangan miskin untuk kemudian mendapatkan pelayanan.

Banyaknya hambatan bukan alasan berhenti memikirkan hak kesehatan masyarakat miskin. Pemerintah provinsi maupun kabupaten harus mendorong pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan lingkungan.

Pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau, mutlak disediakan pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Betapapun pelayanan kesehatan di suatu wilayah sangat berkualitas, jika masyarakat di wilayah lain kesulitan mengakses kebutuhan dasarnya itu, maka tidak akan berarti banyak bagi masyarakat.
Perluas Jaringan Pelayanan Kesehatan

PUSAT Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan. Pemerataan pelayanan dapat dilakukan dengan penambahan unit Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Poskedes, atau penambahan tenaga mantri keliling.

Sejak Pemkab Mamuju mencanangkan program kesehatan gratis masyarakat, jaringan pelayanan kesehatan diperluas hingga menjangkau pedesaan. Jumlah Puskesmas yang telah terbangun di 15 kecamatan sebanyak 18 unit, Pustu 121 unit, dan Poskedes yang tersebar di beberapa desa.

Kadis Kesehatan Mamuju, drg Firmon, mengungkapkan, operasional jaringan pelayanan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh 14 dokter PNS, 78 dokter PTT, dan 40 bidan. “Total tenaga kesehatan PNS yang bekerja di lingkup Diskes Mamuju sebanyak 493 orang,” jelasnya.

Di setiap Pustu ditempatkan tenaga kesehatan bidan dan perawat. Sementara yang melayani pemeriksaan dan pemberian obat di Poskedes, kata Firmon, melibatkan kader yang direkrut dari warga lokal.

Untuk menjamin keberlangsungan pengadaan obat, anggaran belanja obat yang dialokasikan tahun 2007 sebanyak Rp1 miliar dan ditingkatkan menjadi Rp2 miliar di tahun 2008. Insentif juga telah diberikan kepada tenaga medis kesehatan sebesar Rp1 miliar.

“Insentif ini dimaksudkan agar tenaga medis melayani masyarakat lebih baik dan tidak ada lagi pungutan yang dibebankan. Kebijakan pembagiannya diserahkan ke masing-masing Puskesmas tetapi disesuaikan dengan Perda Kesehatan,” jelasnya.

Penggratisan layanan kesehatan memang terbukti ampuh membuka akses masyarakat memeriksakan kesehatan. Jumlah kunjungan pemeriksaan kesehatan sebelum layanan kesehatan digratiskan sekitar 70 ribu kunjungan dan pada tahun 2007 meningkat hampir 200 ribu kunjungan.

Menilik tingginya jumlah kunjungan masyarakat memeriksakan kesehatan dan makin meningkatnya kasus penyakit tertentu, memunculkan dua persepsi. Angka tersebut tinggi karena kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatan semakin baik atau justru perilaku hidup masyarakat semakin buruk.

Pemerintah memang telah memperluas jaringan pelayanan kesehatannya. Namun, langkah ini hanya merupakan langkah kuratif dan rehabilitasi. Program yang menyasar upaya preventif dan promotif, seharusnya lebih dioptimalkan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kesehatan itu mahal harganya.
Komentar Mereka

Masina
KTU Puskesmas Binanga

Pengobatan Digratiskan

MASYARAKAT yang akan memeriksakan kesehatannya tidak dipersulit dan telah digratiskan. Meskipun baru terdaftar sebagai pasien di Puskesmas, tidak ada pengenaan biaya administrasi.

Meskipun datang ke Puskesmas untuk berobat tanpa kartu kesehatan, pasien tetap dilayani. Memang, sebaiknya pasien yang akan berobat membawa kartu kesehatannya agar mudah melakukan pengecekan rekam medis kesehatan.

Pelayanan kesehatan masyarakat juga tetap kami buka walaupun semua PNS libur bersama. Kunjungan pasien tetap banyak pada hari libur dan dilayani oleh petugas kesehatan yang ada.
Munaziah Najamuddin
Ketua KSM TB Sulbar

ANGKA penderita gizi kurang pada balita umur 0-5 tahun dan ibu hamil di Sulbar masih sekitar 30 persen. Faktor penyebab masih ditemukannya kasus gizi kurang antara lain, faktor ekonomi dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.

Pembagian makanan untuk balita dan ibu hamil yang dilakukan di Desa Pambusuang, Polewali, beberapa waktu lalu, paling tidak memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang makanan sehat dan bergizi. Pendataan terperinci harus terus dilakukan untuk mengurangi jumlah penderita gizi kurang.

Semua lapisan masyarakat yang ditengarai jumlah penderita gizi kurang cukup banyak akan segera dipantau oleh tim. Pemantauan tingkat pertumbuhan dan perkembangan balita dan ibu hamil akan segera dilakukan awal Maret 2008.

One thought on “Kondisi Kesehatan Sulbar 2007

  1. saya sangat salut dengan program yang dilkukan oleh pemerintah, apalagi sampai pada target pengentasan kemiskinan 50%. tapi satu hal yang harus dilihat bahwa sulbar merupakan salah satu provinsi yang memiliki daerah kabupaten yang secara keseluruhan termasuk kategori daerah tertinggal. jadi dalam hal ini pemerintah sulawesi barat dalam pencanagan tentang program yang ada tidak mesti secara emosional dalam setiap berstatetmen terkait dengan persoalan masyarakat. sebab bukan tidak mungkin pemerintah tidak akan mampu untuk merealisasikan upaya tersebut.
    nah jika menilik pada peoses pembangunan sulbar, dimana tantangan kedepan adalah persoalan pembangunan. dimana pembangunan ini akan berjalan sejalan dengan kesadaran seluruh lapisan dalam melakukan pembangunan. karena terus terang siapa pun yang memimimpin sulbar di periode 1 sampai 5 tidak akan mampu menciptakan suatu pembangunan yang notabenenya akan mendongkrat pembangunan ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s