pendidikan

Wajah Buram Pendidikan

Laporan Akhir Tahun Bidang Pendidikan

Oleh: Arya Fatta

Memacu Pendidikan Berkualitas dengan Anggaran Minim

HIDUP dalam keterbatasan dan kemiskinan menjadi salah satu hambatan perbaikan kualitas hidup. Profil pendidikan masyarakat pun belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Kualitas pendidikan kita sering disebut masih rendah. Maka tak heran, pendidikan masih menjadi “dagangan” yang selalu laku terjual untuk menarik simpati, pada saat genderang pemilihan kepala daerah ditabuh, maupun untuk kepentingan lain.

Tarik ulur kepentingan dalam perbaikan kualitas pendidikan masih saja terjadi dan belum sepenuhnya diperjuangkan. Hal ini tercermin dari pengalokasian anggaran pendidikan yang masih setengah hati. Masih disangsikan, minimnya anggaran pendidikan karena keterbatasan dana secara keseluruhan atau hasil tawar menawar politik.

Akibatnya, perbaikan kualitas hidup dengan peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi sekadar lip service belaka. Pada penyusunan APBD 2007 lalu, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan selalu dikeluhkan. Betapa tidak, dari total belanja Rp356,6 miliar, Dinas Pendidikan hanya memperoleh jatah Rp9,8 miliar dari Rp28 miliar yang diusulkan.

Anggaran sebesar itupun masih harus dibagi untuk belanja aparat, perjalanan dinas, makan minum, honor pegawai, dan program pendidikan masyarakat. Ironisnya, dana yang teralokasi ke masyarakat tidak lebih 30 persen dari total alokasi dana pendidikan. Jumlah ini masih jauh panggang dari api, jika mengacu amanah Undang-undang Sisdiknas yang menetapkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD.

Anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemprov Sulbar masih di bawah lima persen. Memang pemerintah pusat telah menggelontorkan DAK bidang pendidikan Rp108 miliar. Namun, pemerintah provinsi tidak boleh melepas tanggung jawab begitu saja mengalokasikan anggaran seadanya dan menyerahkan pembenahan pendidikan ke pemerintah kabupaten.

Pendidikan gratis memang telah dilaksanakan di Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali. APBD 2007 Mamuju mengalokasikan dana sektor pendidikan pada Dinas Pendidikan Rp32,7 miliar, sanggar kegiatan belajar Rp 315,3 juta, dan pendidikan menengah Rp18,4 miliar. Tetapi, program pendidikan gratis masih sekadar bantuan pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah.

Kendati sekolah telah “digratiskan”, orang tua masih harus menanggung sejumlah komponen pendidikan yang harus dibayar. Orang tua murid SD saja, harus menyiapkan dana minimal Rp1 juta pertahun untuk membeli buku teks, alat tulis, dan seragam.

Besarnya biaya yang harus dikeluarkan turut memicu tingginya angka putus sekolah, terutama pada keluarga berpenghasilan rendah Alasan provinsi yang baru terbentuk tidak seharusnya menjadi dalih pembenar menempatkan sektor pendidikan di urutan ke sekian. Apalagi, sarana dan prasarana pendidikan di Sulbar masih jauh di bawah standar normal.

Masih sangat mudah menemukan murid SD yang belajar di sebuah Sekolah Dasar Kecil (SDK) atau di bawah pohon sekalipun. Data Dinas Pendidikan Sulbar, dari 9.196 ruang belajar, 4.084 di antaranya dalam keadaan rusak. Faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka buta huruf dan kerawanan putus sekolah.

Di Kabupaten Polewali Mandar, sesuai data sistem informasi berbasis masyarakat tahun 2007, dari 53.618 anak usia 7-15 tahun, 5.041 orang di antaranya putus sekolah dengan alasan keterbatasan faktor biaya. Angka buta huruf di Sulbar masih terbilang tinggi, yakni mencapai 100 ribu orang dari jumlah penduduk satu juta lebih.

Penduduk berusia 10-44 tahun yang buta huruf di Kabupaten Polewali Mandar mencapai 22 ribu orang dari 353 ribu penduduk. Selain faktor biaya, akses transportasi ke sekolah, serta kurangnya kemauan dan kemampuan orang tua masih menjadi kendala utama.

Murid di perkotaan dengan fasilitas bus sekolah lebih beruntung dibanding murid yang berada di daerah berakses transportasi terbatas. Beberapa orang tua di pemukiman transmigrasi Botteng I bahkan melarang anaknya bersekolah, karena beratnya medan yang harus ditempuh untuk menjangkau SD di Dusun Kasa.

Wajah buram pendidikan di Sulbar juga masih dinodai masalah di luar faktor dana. Sebut saja faktor kekerasan siswa di SMP 2 Mamuju atau sengketa lahan yang berbuntut penyegelan SD 015 Tandung dan MIS Kampung Baru Polewali yang membuat aktivitas pendidikan terganggu Memang, peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dicapai hanya dengan cara instan.

Tetapi yang pasti, rendahnya kualitas pendidikan memengaruhi kualitas manusia Indonesia. Ketulusan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan disertai program tepat sasaran adalah kunci perbaikan kualitas.

Prestasi Pendidikan Belum Menggembirakan

MENGACU persepsi pemerintah yang menetapkan Ujian Nasional (UN) sebagai indikator evaluasi mutu pendidikan, maka pendidikan di Sulbar masih belum menggembirakan. Ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah peserta UN 2007 yang tidak lulus.

Untuk tingkat SMA saja, dari 6.288 peserta UN, 462 siswa di antaranya tidak lulus atau persentase kelulusan hanya sekira 92,2 persen. Pelaksanaan UN tingkat SMP sedikit lebih baik. Sebanyak 525 dari 12.428 peserta dinyatakan tidak lulus atau persentase kelulusan mencapai 95 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Sulbar, Ismail Zainuddin, mengaku angka ketidaklulusan peserta UN di Sulbar masih lebih baik dibanding daerah lain. Jika dibanding dengan daerah lain yang fasilitas pendidikannya lebih baik, katanya, angka kelulusan di Sulbar cukup bagus.

UN memang menjadi pemacu semangat siswa agar lulus dengan hasil memuaskan. Hasil UN ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemetaan perbaikan mutu pendidikan. Namun, dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan seperti peningkatan jumlah dan standar kompetensi guru.

Kekurangan guru di Kabupaten Mamuju masih sangat tinggi. Menurut Kadis Pendidikan Mamuju, Mustafa Kampil, kebutuhan guru masih sekira seribu guru lebih. Beberapa sekolah di daerah terpencil hanya memiliki satu atau dua tenaga pengajar.

Angka Indeks Partisipasi Kasar (APK) yang menjadi indikator partisipasi masyarakat pada pendidikan di Mamuju hanya 69,45 dan diproyeksikan mencapai 70 persen pada tahun 2008. Salah satu faktor masih rendahnya APK adalah masih banyaknya daerah yang terisolasi dan sulit terjangkau.

Pendaftaran untuk siswa SD, SMP dan SMA sebenarnya telah digratiskan dengan asumsi semua jenjang pendidikan telah memeroleh dana BOS. Untuk tingkat SD saja, jumlah murid penerima dana BOS seharusnya mencapai 164.460 murid, meskipun 5.010 murid tidak kebagian karena keterlambatan administrasi. Setiap murid SD memperoleh dana BOS Rp 254 ribu dan siswa SMP Rp354 ribu per tahun.

Selain itu, Pemkab Mamuju juga telah menganggarkan dana BOS daerah untuk SMA sebesar Rp375 per tahun per siswa serta beasiswa untuk 10 siswa berprestasi per sekolah. Pemberian bantuan dana operasional ini diharapkan dapat mulai memperbaiki kualitas pendidikan, asal dananya tidak disalahgunakan.
Penggunaan dana BOS 2005 lalu yang bermasalah sebesar Rp 86,8 juta, seharusnya menjadi pelajaran berharga pengelolaan pendidikan.

HARAPAN MEREKA

Jhamhur Anjasmara T

Dir. Eksekutiv LK2P Sulbar

Libatkan Stakeholder Pendidikan

PELIBATAN stakeholder satu cara efektif mendorong secara terus menerus kemauan politik pemerintah melakukan penataan pendidikan. Subtansi pendidikan sesungguhnya ada pada peningkatan kualitas masyarakat dengan mengakses fasilitas pendidikan secara merata.

Pola pergerakan desain pendidikan yang dibangun pelaku pendidikan kita sangat lamban akibat belum retasnya rotasi kepentingan tertentu. Pendidikan gratis belum benar-benar gratis, sarana dan prasarana pendidikan belum merata dan masih tercetaknya guru yang sekadar guru (baca: rekruitmen tidak berkualitas).

Political will pemerintah daerah menata pendidikan masih setengah hati. Ini merupakan tantangan terbesar hingga saat ini dalam penataan dan mendesain pola pendidikan demi tercapainya wajah pendidikan yang ideal. Kemauan politik pemerintah harus menjadi biang mencapai tujuan ideal dari konsep yang telah diamanahkan konstitusi.

Tanpa adanya kemauan kuat, mengurai benang kusut pendidikan sulit tercapai. Kendati dilakukan perubahan paradigma dan konsep beribu-ribu kali, jika kemauan politik pemerintah tidak terkonsentrasi pada satu titik kesamaan persepsi, maka keniscayaan akan selalu menjadi awan tebal menyelimuti harapan kita semua.

Syamsuddin

Warga Anjoro Pitu

BIAYA pendidikan sudah tidak ada lagi. Yang kami bayar untuk menyekolahkan anak. Paling tidak, membantu meringankan beban biaya. Pemerintah juga sudah membangun sekolah dasar.

Harapan kami, pemerintah dapat segera membangun gedung SMP supaya anak-anak yang sudah tamat SD tidak putus sekolah. Untuk menjangkau SMP di Kota Mamuju, butuh kendaraan karena jaraknya jauh dan lokasi kami di bukit, jadi medannya sulit.

Warga di Anjoro Pitu tergolong miskin, sehingga sulit beli motor. Agar anak-anak tidak putus sekolah, yang sudah tamat SD masuk kelompok belajar Paket B. Mereka belajar tidak setiap hari, tetapi tiga hari selama seminggu. Dengan dibangunnya rumah jabatan Bupati Mamuju di daerah pebukitan ini, pemerintah dapat lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama pendidikan anak-anak.

2 thoughts on “Wajah Buram Pendidikan

  1. Ping-balik: Wajah Buram Pendidikan « SMP NEGERI I BILAH HULU

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s