Akhirnya, setelah sekian lama vakum karena kesibukan pekerjaan yang menuntut tulisan terus masuk ke dapur redaksi, saya menyempatkan diri untuk membuat naskah ini. Setiap kata terketik di sela-sela waktu menunggu rapat dan menghimpunnya dari berbagai sumber bacaan.

Komparasi Uni Eropa saya pilih sebagai judul, karena di dalamnya terdapat beberapa perbandingan antara beberapa negara di Eropa, terutama kawasan Eropa Barat seperti Inggris, Belanda, Perancis, dan lainnya. Saya memilih tulisan ini karena tertarik pada pertanyaan yang melintas di pikiran tatkala tidak bisa tidur malam sekira pukul 03.15 dini hari.

Pertanyaan yang terlintas saat itu sederhana, “Mengapa Inggris memilih tidak menggunakan mata uang Euro dan tidak tergabung dalam perjanjian Schengen?”. Bukankah Inggris juga tergabung dalam negara Uni Eropa?

Padahal, bila saja Inggris menandatangani perjanjian Schengen, mungkin saja ketika mengunjungi Paris, Maret 2010 lalu, saya mungkin bisa menyeberang ke Inggris yang dibatasi Selat Inggris atau English Channel (La Manche dalam bahasa Perancis). Namun, keinginan itu tak dapat saya lakukan, karena bersama dua teman jurnalis lainnya tidak mengantongi UK Visa.

Beda dengan Visa Schengen, kita bisa memasuki negara yang menandatangani Perjanjian Schengen tanpa harus melalui pemeriksaan di setiap batas negara. Pengunjung atau wisatawan cukup memperlihatkan visa dan dokumen keimigrasian lainnya ketika masuk di salah satu negara kelompok Schengen. Saat itu, saya masuk melalui pintu negara Jerman.

Apply UK Visa menjadi syarat utama masuk ke United Kingdom yakni Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. UK Visa harus diurus di negara asal, tidak bisa di salah satu negara yang dikunjungi. Mengurus UK Visa tak perlu ke Kedutaan Besar Inggris.

British Embassy telah menunjuk VFS menjadi agen pengurusan visa masuk ke United Kingdom. Kantornya di Plasa Asia yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman.

Kembali lagi ke alasan memilih komparasi dan kajian tentang Eropa, khususnya Inggris, saya lalu mulai mencari bahan tulisan dari berbagai sumber. Dari sumber buku dan internet, saya ibarat berada di tengah lautan ilmu yang sangat luas memberikan pengetahuan tentang Uni Eropa.

Naskah tentang Eropa saya mulai dari Inggris dan mata uangnya, Poundsterling. Mata uang yang nilai tukarnya tetap lebih tinggi dari Dollar Amerika Serikat, bahkan Euro sekalipun ini, pernah menjadi alat tukar paling utama di seluruh dunia untuk perdagangan. Perjalanan panjang telah dilaluinya, sehingga akhirnya harus melepaskan hegemoninya sebagai alat tukar utama ke Dollar Amerika Serikat.

Buku Musim Semi Perekonomian Indonesia karya Cyrillus Harinowo mengantar pada pencarian tentang mulai ditinggalkannya mata uang Poundsterling. Judul buku ini sangat indah, tetapi bukan novel. Pengarangnya salah satu direktur Bank Indonesia.

Penggunaan mata uang Dollar sebagai mata uang dunia kesepakatan Bretton Woods Agreement. Kesepakatan yang lahir dari proses politik pada konferensi keuangan di Bretton Woods Amerika Serikat pada 1-22 Juli 1944 menetapkan lahirnya International Monetary Fund (IMF), World Bank, serta World Trade Organization.

Juga disepakati penggunaan Dollar sebagai mata uang dunia. Padahal sebelumnya, Poundsterling merajai perdagangan dunia. Kendati tidak langsung diterapkan, namun tetap mengguncang perekonomian Inggris.

Betapa tidak, Inggris harus menyediakan cadangan devisa dalam bentuk dollar untuk menukar poundsterling yang dimiliki berbagai negara. Proses ini disebut convertibility dan Amerika Serikat sempat memberi pinjaman sebesar USD3,75 miliar.

Namun, pinjaman itu tidak banyak menolong. Perekonomian Inggris akhirnya limbung dan pada September 1947 menjadi pasien pertama IMF. Negara super power itu berutang USD60 juta. Pinjaman kembali diperoleh dari IMF pada 1956 sebesar USD1,3 miliar. Inggris bahkan mendevaluasi nilai mata uangnya dari USD4,03 per poundsterling menjadi USD2,8.

Sungguh ironi, sebuah negara yang sangat kuat perekonomiannya dan awalnya menjadi kiblat dunia harus menjadi korban kebijakan politik. Indonesia, negara kita juga pernah menjadi pasien IMF agar dapat pulih dari krisis moneter 1998. Inggris bahkan kembali mendapat pinjaman dari IMF pada November 1967 sebesar USD1,4 miliar.

Negara yang tergabung dalam European Union atau Uni Eropa lalu merencanakan pembentukan mata uang tunggal pada 1970. Tujuannya mempertahankan stabilitas mata uang serta menghapus biaya transaksi perdagangan. Rencana ini lalu direalisasikan dengan European Exchange Rate Mechanism pada April 1972.

Mata uang tunggal itu akhirnya benar-benar terealisasi meskipun hanya untuk transaksi komersial dan keuangan pada 1 Januari 1999 dengan nama Euro. Awalnya, hanya 12 negara yang menyetujui penggunaan Euro sebagai mata uang tunggal termasuk Belanda, Belgia, Perancis, Jerman, dan Luxemburg.

Inggris, Swedia, Denmark, Finlandia, dan beberapa negara lainnya tetap menolak menggunakan Euro. Inggris dengan pertimbangan ekonomi dan politik dalam negeri. Swedia karena masyarakat menolaknya melalui referendum. 1 Januari 2002 yang bertepatan dengan gegap gempita pergantian tahun menjadi momentum peluncuran Euro sebagai mata uang tunggal.

Negara yang tergabung dalam Uni Eropa tetapi menolak Euro sebenarnya sangat layak menggunakan Euro. Perekonomian negara-negara tersebut sangat layak menerapkannya. Persyaratan untuk negara yang akan menggunakan Euro di antaranya suku bunga tidak lebih tinggi dua persen dan inflasi 1,5 persen.

Persyaratan lain menggunakan Euro, moneter negara harus berada di bawah pengawasan Uni Eropa yang berkedudukan di Belgia. Swiss tidak menggunakan Euro dengan pertimbangan dasar perekonomian negara adalah jasa pelayanan perbankan.

Informasi perbankan dan nasabahnya sangat ketat. Otomatis, bila data perbankan harus dibuka karena menjadi syarat penerapan Euro, nasabah akan hengkang dan menyebabkan perekonomian negara Swiss akan ambruk.

Penolakan Euro paling keras dari Inggris. Bukan hanya menyangkut masalah perekonomian, tetapi juga nasionalisme. Terkait nasionalisme bangsa, peranan media sangat besar dalam menentukan sikap warga Inggris dalam referendum yang hasilnya 55 persen menolak Euro.

Media-media di Inggris gencar menghimpun opini publik dan menjadi sumber informasi bagi pemerintah untuk memetakan kebijakan publik. Peran masyarakat di Inggris dalam perpolitikan negara sangat besar. Hasilnya, hanya sekitar 28 persen yang setuju pada Euro.

Penggabungan pada Uni Eropa hingga penerapan Euro sebagai mata uang tunggal memang memerlukan demokratisasi politik. Keinginan rakyat sangat menentukan, karena penetapannya melalui referendum. Demokratisasi ini pulalah yang menjadi penyebab Konstitusi Uni Eropa banyak mendapat penolakan melalui referendum dan batal diterapkan.

Nasionalisme masyarakat Inggris boleh dikatakan sangat fanatik dan keras. Kedaulatan juga menjadi alasan utama Inggris menolak menggunakan Euro sebagai alat tukar, meskipun beberapa toko di negara Three Lions itu juga menerima Euro dan Dollar sebagai alat transaksi ekonomi.

Inggris mengkhawatirkan kekuatan dan pengaruhnya dapat menurun bila menggunakan Euro dan menggantikan keberadaan Poundsterling yang masih lebih tinggi nilainya dari Euro maupun Dollar sekalipun. Maka tak heran bila Partai Konservatif yang paling keras di Inggris menolak dilakukan referendum penentuan sikap rakyat.

Sikap egosentris dan pengakuan diri sebagai masyarakat paling unggul turut memengaruhi sikap Inggris pada penyatuan ekonomi Eropa. Letak geografis Inggris yang berbeda dengan negara Eropa lainnya yang berada di daratan, salah satu alasannya dan melahirkan offshore mentality.

Masyarakat Inggris tak ingin menghilangkan identitasnya sebagai superior. Apalagi, Perang Dunia II mencatat Inggris sebagai pemenang dengan kenyataan tidak pernah diduduki negara lain selama perang dan tingkat kerusakan infrastruktur sangat kecil.

Alasan-alasan ini hanya sedikit dari setumpuk pertimbangan masyarakat Inggris menyerahkan kedaulatan negaranya pada Uni Eropa. Mereka sulit menerima sebagai negara besar yang bisa dikendalikan dari Belgia melalui Uni Eropa.

sumber:

-Musim Semi Perekonomian Indonesia, Cyrillus Harinowo

-Economic and Monetary Union. Brussel: Official Published of the EC. 1996

-EMU Update: Policies, Politics, Business Views and Prospects, EC Policies. Mission of the Republic of Indonesia to the European Communities. 1996

-internet: www.kajianeropa.wordpress.com

Jelajah ilmu tentang Inggris dan negara Eropa lainnya akan terus berlanjut. Masukan bisa disumbangkan melalui komentar yang tersedia di blog ini.